Mengenang Pak Hasyim

Jakarta –
Untuk ke sekian kalinya kita kehilangan tokoh bangsa. Tokoh yang sangat diakui reputasinya. Nasional dan internasional. Beliau adalah KH A Hasyim Muzadi. Wafat pada hari Kamis (16/3) pagi, setelah beberapa hari kesehatannya terus menurun.

Sempat dirawat di RS Lavalette Malang. Keluar dan masuk. Sehari sebelum kepergiannya, Presiden Joko Widodo sempat mengunjunginya di rumah sakit.

Banyak yang almarhum wariskan untuk bangsa Indonesia, khususnya warga NU. Perjalanan hidupnya adalah perjalanan pengabdian yang panjang untuk NU dan bangsa Indonesia. Pembawaannya yang lembut membuat orang senang dengan kehadirannya.

Caranya memilih kata dalam bertutur, adalah isyarat tingginya ilmu manthiq almarhum. Ia gampang diterima di forum apa saja karena kesederhanaannya dan kurang suka formalitas. Beberapa anak ideologisnya, kader-kader di Banom NU, memanggilnya Abah.

Penulis beruntung sempat dapat bergaul agak intens dengan almarhum. Terutama sejak Pak Hasyim memimpin PWNU Jawa Timur. Saat itu, Gus Dur menjadi Ketua Umum PBNU. Dalam serangkaian kunjungan Gus Dur ke wilayah Jawa Timur, Penulis kerap diajak menemani Gus Dur.

Selama lawatan di daerah lumbung NU itu, Gus Dur sering ditemani Pak Hasyim. Saya sering menyertai perjalanan mereka di Jawa Timur. Sejak itulah pergaulan dan pertemuan penulis dengan almarhum semakin sering terjadi.

Selain Gus Dur, Pak Hasyim adalah tokoh lain yang dilahirkan NU dengan kemahiran mampu “hidup” di banyak tempat yang berbeda. Selain dikenal karena gemar berorganisasi, Pak Hasyim juga andal dalam berpolitik.

Organisasi kemasyarakatan pemuda, organisasi masyarakat dan keagamaan serta organisasi politik, semua pernah diselami. Almarhum pernah duduk sebagai anggota DPRD Malang dari Fraksi PPP.

Dari sekian catatan perjalanan Pak Hasyim dan sumbangsihnya untuk NU, Islam, dan bangsa, ada hal-hal yang bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita.

Pertama, almarhum adalah tokoh NU yang sangat besar perhatiannya pada upaya-upaya memberdayakan rakyat bawah. Setiap program kerja organisasi, baru almarhum anggap benar dan baik jika ujungnya adalah memberdayakan kelompok masyarakat kecil.

Kedua, keterlibatannya baik tindakan atau pun pemikiran, konsep atau pun dalam praksis, dalam menjaga keutuhan NKRI. Komitmennya yang demikian tinggi dalam menjaga keutuhan NKRI, dibuktikan dengan kehadirannya dalam isu-isu terkait “The Integrated Indonesia”.

Di forum-forum formal maupun nonformal, di mana dibicarakan tentang pentingnya Indonesia yang utuh, Pak Hasyim selalu menunjukkan perannya. Terkait ini, banyak tokoh akan merindukan perhatian, pemikiran, dan kehadirannya, ketika persatuan dan kesatuan bangsa lagi dipertaruhkan.

Ketiga, adalah kegigihan dan keseriusannya mengambil bagian dalam menciptakan perdamaian dunia. Kedudukannya sebagai Ketua Umum PBNU telah mengantarkan Pak Hasyim memimpin beberapa forum dunia untuk perdamaian.

Contohnya adalah World Conference on Religion for Peace (WCRP). Atau Islamic Conference for International Scholars (ICIS). Di organisasi ini, Pak Hasyim duduk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan sebagai Presiden di WCRP. Karena perannya di forum dan organisasi kelas dunia itu, Pak Hasyim sering hadir di daerah-daerah konflik.

Karena reputasinya itu, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri tak berpikir dua kali ketika rekannya, PM Thailand Thaksin Sinawatra, meminta bantuan. Kepada Thaksin, Ibu Mega menyebutkan nama Pak Hasyim. Bersama Menlu Hassan Wirajuda, Pak Hasyim hadir ikut mendamaikan beberapa daerah yang berkonflik di Thailand. Itu hanya salah satu contoh daerah berkonflik, di mana Pak Hasyim hadir, yang gampang kita sebutkan.

Demikian sekelumit pelajaran dan pesan yang dapat Penulis catat dalam kesempatan ini. Semoga kita dapat meneladani beliau, paling kurang dalam tiga hal tersebut.

Dalam memberdayakan masyarakat bawah, bermujahadah menjaga dan mempertahankan NKRI, serta selalu berkontribusi untuk kedamaian dan perdamaian dunia. Selamat jalan, Pak Hasyim.

H Saifullah Yusuf, Ketua PBNU dan Wakil Gubernur Jawa Timur

 

(adv/adv)

Sumber: https://news.detik.com/kolom/d-3524492/mengenang-pak-hasyim?_ga=2.54162152.197352117.1496935829-1710497366.1431869215

PAN: Prabowo dan Ketum Parpol Kumpul Semalam Bahas RUU Pemilu

Jakarta – Sederet ketum parpol mulai dari Prabowo Subianto hingga Zulkifli Hasan diam-diam berkumpul semalam. Mereka membahas soal RUU Pemilu yang hari ini masuk ke agenda pengambilan keputusan sejumlah isu krusial.

“Mengupayakan proses musyawarah mufakat. Kedua, lebih mengutamakan kebersamaan sebagai parpol. Apa itu? Saling tenggang rasa dengan membuat RUU pemilu yang mampu akomodasi seluruh kepentingan parpol yang berbeda jumlah kursinya di DPR,” ujar Waketum PAN, Viva Yoga Mauladi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakpus, Kamis (8/6/2017).

Viva membenarkan bahwa pertemuan itu dihadiri sederet ketum dan petinggi partai. Tokoh yang hadir mulai dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Hanura Oesman Sapta, Ketum PPP Romahamurmuziy, Presiden PKS Sohibul Iman, dan Ketua Fraksi Demokrat Eddhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Mereka bertemu di kediaman Zulkifli Hasan.

Isu krusial yang belum mencapai kata sepakat di Pansus RUU Pemilu mulai dari ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), ambang batas parlemen (parliamentary threshold), hingga sistem Pemilu. Pagi tadi rapat sudah dibuka namun kini masih dalam skors karena lobi-lobi yang alot.

“Misalnya penerapan parliamentary threshold. Kalau semakin tinggi, bagaimana parpol yang memiliki jumlah kursi rendah. Kira-kira lolos apa nggak? Itu dalam rangka memperkuat sistem presidensial,” sambung Viva.

Soal sistem pemilu, ada tiga opsi yang masih diperdebatkan. Ketiganya adalah proporsional terbuka, proporsional tertutup, dan proporsional terbuka terbatas.

Hingga siang tadi, ada 4 fraksi yang menyepakati sistem proporsional terbuka. Empat fraksi itu adalah Gerindra, PAN, PKS, dan NasDem.
(dkp/imk)

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-3524538/pan-prabowo-dan-ketum-parpol-kumpul-semalam-bahas-ruu-pemilu?_ga=2.118177353.197352117.1496935829-1710497366.1431869215

Bidik Kursi Cawagub Jabar, PAN Prioritaskan Desy Ratnasari

Jakarta – Sejumlah tokoh menjadi kandidat gubernur potensial dalam bursa Pilgub Jawa Barat 2018. Namun Partai Amanat Nasional (PAN) tak mau sesumbar ambisi untuk mengusung calonnya untuk maju menduduki kursi Jabar 1. PAN justru melihat potensi untuk mengisi posisi wakil gubernur.

“PAN karena berkonsentrasi di Jawa Barat, kadar kita memang kalau untuk posisi Gubernur Jawa Barat 1, kelihatan kami tidak terlalu ambisi. Tidak terlalu ngotot untuk di posisi nomor satu. Tapi untuk di posisi nomor 2 sebagai calon wakil gubernur kader kami banyak,” ujar Politikus PAN, Yandri Susanto dalam rilis survei Poltracking di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (8/6/2017).

Dengan yakin, Yandri menyebut nama artis sekaligus anggota DPR Desy Ratnasari untuk maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat. Kini, PAN tinggal menyusun formulasi siapa yang akan berpasangan dengan Desi.

“Dari sisi popularitas, kelayakan dan lain sebagainya tidak perlu diragukan lagi misalkan saudara Desy Ratnasari. Siapa sih yang nggak kenal Desy Ratnasari di Jawa Barat. Betul dia artis tapi dari sisi kecakapan dan kecerdasan, saya kira juga patut untuk diperhitungkan,” jelas Yandri.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Poltracking ada lima nama kandidat gubernur potensial yang maju dalam Pilgub Jabar 2018. Mereka diantaranya ialah Ridwan Kamil, Dede Yusuf, Deddy Mizwar, Dedi Mulyadi dan Aa Gym. Yandri mengatakan PAN saat ini melakukan komunikasi intensif dengan partai maupun nama-nama berpotensi tersebut.

“Desy Ratnasari prioritas untuk disandingkan dengan salah satu kandidat tadi. Tim Pilkada kemudian mesin PAN Jawa Barat sedang melakukan komunikasi dan konsolidasi dengan partai-partai, termasuk dengan kandidat tadi. Kita juga mendengar masukan dari alim ulama atau tokoh masyarakat dan ormas,” ujar Yandri.

“Itu untuk memantapkan kemana perahu PAN berlabuh nanti. Apakah dengan Ridwan Kamil, Deddy Mizwar, Dedi Mulyadi, Aa Gym atau Dede Yusuf,” katanya.
(nkn/imk)

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-3524798/bidik-kursi-cawagub-jabar-pan-prioritaskan-desy-ratnasari?_ga=2.49885926.197352117.1496935829-1710497366.1431869215

‘Tentukan Arah’ Juga Jadi Materi Baru Barasuara

Jakarta – Selain ‘Samara’ dan ‘Masa Mesiah Mesiah’, Barasuara juga menyiapkan sebuah lagu berjudul ‘Tentukan Arah’.

Rencananya, lagu baru ini juga akan turut menjadi materi di album kedua Barasuara nantinya. Lagu tersebut pun masih membicarakan tema yang sama dengan lagu ‘Masa Mesiah Mesiah’.

“Kalau itu sebenernya kayak tentang masih dalam kondisi yang sama dengan ‘Masa Mesiah Mesiah’,” ungkap Iga Massardi di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Senin (6/7/2017).

Melalui lirik ‘Tentukan Arah’, Barasuara juga ingin menyampaikan pesan.

“Liriknya, ‘Tentukan arah, rendam amarah’, jadi kayak lo tuh bakal gampang diadu domba kalau lo nggak bisa nentuin apa yang lo pengin dan berdasarkan dari situ lo bakal gampang dicecoki sama paham entah itu membenci orang lain, memisahkan diri, merasa paling benar,” ungkap Iga.

Iga Massardi menambahkan, “Jadi ya sebaiknya lo punya pendirian untuk bisa tentukan apa yang lo pengin dan jangan marah-marah dulu kalau emang lo punya satu opini pemikiran. Jadi lo harus bisa ngelihat sesuatu lebih luas intinya”.

Sejauh ini, Barasuara memang telah menyiapkan sejumlah materi untuk album barunya mendatang. Hanya saja, baru tiga lagu tersebut yang dibawakan di hadapan pendengar mereka.

“Yang baru dibawain memang baru 3 lagu ini ya,” ungkap Gerald Situmorang.
(srs/dar)

Sumber: https://hot.detik.com/music/d-3521501/tentukan-arah-juga-jadi-materi-baru-barasuara?_ga=2.115423558.197352117.1496935829-1710497366.1431869215

Pancasila, Ruang Kosong, dan Kealpaan Negara

Jakarta – Apa yang tersisa, yang masih dapat kita renungkan dari momen 1 Juni kemarin, yang dirayakan dengan gegap gempita di sosmed dengan aneka hashtag sebagai Hari Lahir Pancasila? Tentunya banyak hal, banyak aspek yang dapat kita renungkan.

Bagi saya jawaban atas penyataan tersebut adalah “krisis identitas”. Anak bangsa yang seharusnya menjadi penerus dan generasi harapan ke depan, mengalami kegamangan eksistensial. Ada ruang kosong dalam pikiran dan hati mereka, dan banyak pertanyaan yang hadir. Siapa saya? Untuk apa saya ada? Dan, bagaimana saya hidup berbangsa.

Negara alpa untuk mengisi ruang kosong mereka. Negara tidak mengambil bagian untuk mengisi kekosongan itu. Harusnya negara hadir di sana, dan tentunya dengan nilai-nilai kebangsaan, yakni nilai-nilai Pancasila. Jiwa haus anak bangsa memaksa mereka harus menemukan sendiri jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Pada akhirnya pencarian mereka diisi dengan nilai primordial. Nilai-nilai tersebut mengkristal dan menjadi keyakinan kebenaran yang dibawa ke ruang-ruang publik, yang tentunya akan terjadi benturan-benturan keyakinan. Semua merasa benar; di sini sekat-sekat kesatuan dibongkar, tentunya hal ini merapuhkan persatuan.

Benturan tersebut semakin tajam ketika keberadaan anak bangsa dikungkung oleh dominasi yang canggih di babak era teknologi informasi; internet dengan sosial medianya seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Semua itu telah mencungkil mereka keluar dari konteks komunitas kebangsaannya.

Mereka dilemparkan ke mana-mana dan di mana-mana oleh opini-opini. Mereka tak sadar siapa sebenarnya konteks komunitas pembuatnya dan tujuan pembuatnya. Mereka seakan mendengar dan memahami, tapi apa yang didengar dan dipahami semakin mengaburkan eksistensi mereka.

Bahkan yang ironis, sebagian dari mereka dipermainkan oleh opini-opini dan terus berpindah dari satu opini ke opini yang lain. Menjadi generasi nomaden, yang tak tahu siapa diri mereka. Hal ini persis seperti pemikiran Heidegger sebagaimana digambarkan F. Budi Hardiman.

Di sisi lain, pemerintah terlalu sibuk dengan pembangunan infrastruktur. Bumi Indonesia diisi dengan beton-beton pencakar langit. Jalan-jalan yang lapang. Jembatan-jembatan nan kokoh. Waduk-waduk yang sangat besar. Dan, transportasi di dalam tanah.

Pertumbuhan ekonomi dipastikan meningkat, tingkat kemiskinan pun akan semakin kecil. Tapi, kesenjangan bisa saja semakin besar. Aktivitas pemerintah ini memang penting. Tapi, kehadirannya tampak tidak diikuti dengan pembangunan nilai dan karakter.

Akhirnya diri anak bangsa menjadi tandus, dan kegamangan eksistensial pun hadir. Mereka berada dalam dunia mimpi fatamorgana.

Wajah Orde Baru, yang dihias dengan Pancasila, harus kita akui terbukti mampu membenamkan nilai bagi anak bangsa ini. Walaupun cara memberhalakannya salah arah. Kebencian atas kesalahan tersebut, jangan disikapi dengan penolakan terhadap Pancasila.

Dosa Orde Baru tentunya bukan salah Pancasila. BP7 yang dihasilkan melalu Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 menjadi tukang besi yang memukul dan menempa cara berpikir tunggal ala mereka. Cara tersebut tentunya harus dikoreksi, cara yang lebih humanis dan emansipatif layak dipikirkan.

Apa kita tidak merasa ironis dan miris ketika siswa-siswi sudah lupa sila-sila Pancasila? Mereka hanya mampu menghapal sila pertama. Itu, baru menghafal bagaimana dengan memahaminya?

Kesadaran pun akhirnya hadir menjelang hari lahirnya Pancasila yang ke-72. Pemerintah telah menandatangani Perpres 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Secara normatif dalam Perpres badan tersebut, tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Langkah Pemerintah ini memang patut diapresiasi. Tapi, apakah badan tersebut dapat mengisi ruang kosong dalam jiwa anak bangsa Indonesia? Masih banyak pekerjaan rumah.

Kita tinggal menunggu langkah-langkah nyata badan tersebut. Menelisik tantangan faktual hari ini, momen hari lahirnya Pancasila harus dapat diterjemahkan oleh lembaga tersebut sebagai kemampuan melahirkan “kembali” Pancasila. Lembaga ini harus mampu menanam nilai-nilai Pancasila dalam bumi persada Indonesia.

M Ilham Hermawan Wakil Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila

(mmu/mmu)

Suomber : https://news.detik.com/kolom/d-3521516/pancasila-ruang-kosong-dan-kealpaan-negara?_ga=2.115423558.197352117.1496935829-1710497366.1431869215

MUI Keluarkan Fatwa Penggunaan Medsos, Apa Saja yang Diharamkan?

Jakarta – Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai penggunaan media sosial (medsos). Ada beberapa poin yang diharamkan untuk dilakukan di medsos, salah satunya penyebaran permusuhan.

Dokumen fatwa itu dibacakan oleh Sekretaris MUI Asrorun Ni’am Sholeh dalam acara diskusi publik dan konferensi pers ‘Fatwa MUI Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Medsos’. Acara ini juga dihadiri oleh Ketum MUI Ma’ruf Amin serta Menkominfo Rudiantara.

“Setiap muslim yang bermuamalah (bersosialisasi) melalui medsos diharamkan untuk melakukan ghibah (penyampaian informasi spesifik ke suatu pihak yang tidak disukai), fitnah, namimah (adu domba), dan penyebaran permusuhan,” ujar Asrorun dalam acara yang berlangsung di kantor Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (5/6/2017), itu.

Asrorun melanjutkan aksi bullying, ujaran kebencian, serta permusuhan atas dasar suku, agama, ras, dan antargolongan juga diharamkan. Terlebih mengenai penyebaran hoax serta informasi bohong.

“Meskipun dengan tujuan baik, seperti informasi tentang kematian orang yang masih hidup, itu diharamkan,” kata Niam.

“Begitu juga dengan menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar’i. Serta menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan waktunya juga dilarang,” tuturnya.

Lebih lanjut, Asrorun juga menyampaikan larangan memproduksi, menyebarkan, atau membuat dapat diaksesnya informasi yang tidak benar kepada masyarakat. Begitu juga menyebarkan konten hoax serta mencari-cari informasi mengenai aib, gosip, dan kejelekan orang lain.

“Memproduksi atau menyebarkan informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar hukumnya haram. Juga menyebarkan konten yang sifatnya pribadi ke khalayak padahal konten itu tidak patut juga haram,” katanya.

“Terakhir, aktivitas buzzer di medsos yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, ghibah, dan hal lain yang sejenis sebagai profesi memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh atau mendukung jasa dan orang yang memfasilitasinya, juga diharamkan,” tuturnya.

Berikut ini ketentuan umum mengenai panduan menggunakan media sosial dalam Fatwa MUI 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial:

Ketentuan Hukum
• Dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan riil maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan (mu’asyarah bil ma’ruf), persaudaraan (ukhuwwah), saling wasiat akan kebenaran (al-haqq) serta mengajak pada kebaikan (al-amr bi al-ma’ruf) dan mencegah kemunkaran (al-nahyu ‘an al-munkar).
• Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
• Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan.
• Mempererat persaudaraan (ukhuwwah), baik persaudaraan ke-Islaman (ukhuwwah Islamiyyah), persaudaraan kebangsaan (ukhuwwah wathaniyyah), maupun persaudaraan kemanusiaan (ukhuwwah insaniyyah).
• Memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan Pemerintah.
• Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk:
• Melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan.
• Melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.
• Menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.
• Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar’i.
• Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.
• Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram.
• Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, bullying, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.
• Mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar’i.
• Memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram.
• Menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarkan ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram.
• Aktifitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya.
(hld/fjp)

https://news.detik.com/berita/d-3520804/mui-keluarkan-fatwa-penggunaan-medsos-apa-saja-yang-diharamkan?_ga=2.226120154.197352117.1496935829-1710497366.1431869215

Habib Rizieq Minta Massa Aksi Bela Ulama Tetap Ikuti Komando

Jakarta – Dari Arab Saudi, imam besar FPI Habib Rizieq Syihab melakukan kontak telepon dengan massa FPI yang ada di Petamburan. Habib Rizieq meminta massa agar satu komando.

“Saya ucapkan terima kasih kepada para habaib, kepada para ulama, kepada para tokoh. Dan saya berharap aksi bela ulama ke depan tetap kita ikuti,” kata Habib Rizieq melalui sambungan telepon yang dikoneksikan ke pengeras suara di kantor DPP FPI, Kamis (8/6/2017).

Aksi Bela Ulama akan digelar oleh Presidium Alumni 212 pada Jumat (9/6) besok di Masjid Istiqlal. Habib Rizieq berharap massa tetap mengikuti Aksi Bela Ulama, baik yang digelar Alumni 212, GNPF MUI, FUI, maupun ormas lainnya.

“Dan satu lagi yang saya ingatkan, jangan ada yang melakukan aksi apa pun tanpa komando ulama, tanpa komando habaib. Kita harus tetap satu komando. Kalau itu yang kita lakukan, insyaallah, Allah akan memberikan kemenangan kepada kita semua,” ujar Habib Rizieq.

Habib Rizieq juga meminta massa bersabar. Meski begitu, Ketua Dewan Pembina GNPF MUI ini juga meminta massa untuk ‘melawan’ namun harus sesuai dengan koridor aturan yang telah ditentukan.

“Perlawanan yang saya maksudkan di sini adalah perlawanan hukum maupun politik. Perlawanan hukum oleh tim advokat, sedangkan perlawanan politik oleh ormas-ormas Islam yang melakukan lobi politik, baik itu dengan legislatif maupun eksekutif,” tutur Habib Rizieq.
“Karena itu, saya minta kepada umat Islam tidak melakukan tindakan yang bisa merusak langkah hukum maupun politik yang sedang diambil oleh para pimpinan kita,” sambungnya.
Menurut Habib Rizieq, apa yang disebutnya sebagai kemenangan sudah dekat. Kuncinya adalah kesabaran, ketegaran, dan kehati-hatian.
“Kemenangan datang dari Allah dan kemenangan itu sudah dekat. Berikanlah kabar gembira bagi orang yang beriman, kemenangan itu sudah dekat. Kalau kita sabar, kita tegar, dan kita betul-betul melangkah dengan penuh perhitungan, yakinlah dengan janji Allah,” ujar Habib Rizieq.
(fjp/fjp)
Jadilah na
sumber : https://news.detik.com/berita/d-3524831/habib-rizieq-minta-massa-aksi-bela-ulama-tetap-ikuti-komando?_ga=2.48454118.197352117.1496935829-1710497366.1431869215

SMRC: Elektabilitas PDIP 21,7%, Gerindra 9,3%, dan Golkar 9%

Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diprediksi memenangi Pemilu 2019 dengan elektabilitas 21,7 persen. Gerindra menempati urutan kedua dengan 9,3 persen lalu disusul oleh Golkar 9 persen.

Begitulah hasil survei Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang pemilihan partai politik jika dilakukan secara top of mind. Peneliti senior SMRC Djayadi Hanan mengatakan duduknya PDIP di peringkat teratas menunjukkan pilkada DKI 2017 lalu tidak berpengaruh terhadap perpolitikan nasional.

Dari hasil survei SMRC terlihat elektabilitas Jokowi tetap stabil dan Gerindra mulai meningkat. “Kalau Pilkada DKI berpengaruh, seharusnya PDIP turun, Gerindra naik. Tapi ini sama-sama naik. Dengan kata lain, Pilkada DKI tidak mengubah dukungan terhadap partai. PDIP bisa saja, kalau tidak ada perubahan yang signifikan, peta dukungan terhadap PDIP stabil, kecuali Gerindra,” kata Djayadi saat memaparkan hasil survei SMRC di Jalan Cisadane Nomor 8, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (8/6/2017).

Menurut dia, dukungan pada PDIP stabil karena faktor figur Jokowi. Masyarakat yang memilih PDIP umumnya sudah lekat dengan figur Jokowi, sehingga berdampak pada elektabilitas PDIP.

Hal itu sama dengan yang terjadi pada 2009 saat Partai Demokrat memenangi pemilu karena faktor nama Susilo Bambang Yudhoyono. “Hal yang sama terjadi seperti Demokrat. Saat itu SBY jadi, itu kemungkinan besar menjelaskan karena partai-partai itu memiliki tokoh, mengapa penilaian terhadap Jokowi stabil. Maka wajar tingkat kepuasan masyarakat kepada Jokowi menjadi positif pada akhirnya berpengaruh pada partai PDIP, termasuk dukungan Prabowo pada Gerindra,” jelas Djayadi.

“Yang potensial bisa mendekati posisi PDIP adalah Gerindra karena dia punya tokoh, tapi tantangannya tingkat elektabilitas Pak Prabowo jauh di bawah Jokowi,” sambungnya.

Survei ini dapat menjawab berubah atau tidaknya dukungan masyarakat ketika Pilkada DKI maupun sesudah pilkada dilakukan. Menurut Djayadi, Pilkada DKI tidak mengubah peta dukungan massa dalam hal politik nasional menjelang pemilu dan pilpres 2018 dan 2019.

“Survei nasional sebelum dan sesudah Pilkada DKI dapat menjawab pertanyaan banyak pihak, apakah hasil Pilkada DKI mengubah peta dukungan massa dalam politik nasional menjelang pemilu dan pilpres, jawabannya tidak,” tutupnya.
(cim/erd)
Sumber : https://news.detik.com/berita/d-3524838/smrc-elektabilitas-pdip-217-gerindra-93-dan-golkar-9?_ga=2.48454118.197352117.1496935829-1710497366.1431869215&_ga=2.48454118.197352117.1496935829-1710497366.1431869215

Menteri Asman Abnur: Presiden Bentuk Lembaga Baru Sesuai Visi Misi

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu kemarin melantik Ketua dan anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP). Ini adalah badan ketiga yang dibentuk Presiden Jokowi sejak menjabat pada 20 Oktober 2014 lalu. Selain tiga lembaga tersebut sebelumnya Presiden juga membentuk badan lain yang merupakan badan transformasi dari badan yang pernah ada.
Ada juga satu kelompok kerja yang dibentuk Jokowi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan bahwa Presiden sesuai undang-undang bisa membentuk lembaga sesuai visi misinya.
Lembaga dibentuk dalam rangka mencapai strategi visi misinya. Presiden memiliki program Nawacita, nah dibentuklah lembaga-lembaga yang bisa mencapai realisasi program itu. Berikut ini wawancara khusus detikcom dengan Menteri Asman Abnur di kantor Menpan RB di jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2017)
Bagaimana latar belakang dibentuknya 9 badan baru oleh Jokowi?
Perlu diluruskan bahwa presiden bukan membentuk 9 lembaga tapi 3 lembaga baru. Sementara 5 di antaranya dibentuk dari badan yang sudah ada dan 1 kelompok kerja
5 lembaga yang ditransfomasi ialah:
1. Kantor Staf Presiden transformasi dari UKP 4 yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden bidang pengawasan dan pengendalian Pembangunan dengan menambahkan fungsi komunikasi politik
2. Komite Ekonomi dan industri Nasional (KEIN) yang ditransformasi dari Komite Ekonomi Nasional yang dibentuk berdasarkan perpres No. 31 Tahun 2010
3. Badan Peningkatan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) yang ditransformasikan dari Badan pendukung pengembangan sistem Penyediaan Air minum yang dibentuk berdasarkan UU No. 7 Tahun 2004
4. Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang ditransformasikan dari Badan Kordinasi Keamanan Laut ( Bakorkamla) sesuai dengan amanat UU No. 32 Tahun 2014
5. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang ditransformasi dari lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), terdapat satu lembaga direktur fungsi keamanan informasi yang digabung dengan lembaga BSSN
Sedangkan 3 lembaga yang baru dibentuk ialah:
1. Badan Restorasi Gambut (BRG), yang dibentuk untuk jangka waktu selama lima tahun sampai 2020 di 7 wilayah provinsi di Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Papua.
2. Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), ini memang di butuhkan dalam rangka mengembangkan ekonomi syariah sebagai penduduk mayoritas islam, tertinggi di dunia.
3. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), dibentuk dalam rangka pemantapan, pemahaman kembali ideologi Pancasila sebagai dasar negara.
Kelompok kerja baru ialah, Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar ( Satgas Saber Pungli) ini bukan lembaga tapi satuan tugas yang bersifat sementara.
Untuk diketahui kita juga telah membubarkan 10 lembaga non struktural di tahun 2014, 2 tahun 2015, 9 Tahun 2016, Tahun 2017 sedang ditelaah lagi ada beberapa, untuk jumlah masih dikaji, akan digabung atau dihapus
Bisa dijelaskan kembali apa latar belakang Presiden membentuk tiga lembaga baru?
Presiden kan berdasarkan UU, dia bisa membentuk lembaga sesuai visi misinya, dalam rangka mencapai strategi visi misinya. Presiden memiliki program Nawacita, nah dibentuklah lembaga-lembaga yang bisa mencapai realisasi program itu. Untuk 3 lembaga baru itu.
Untuk restorasi gambut kita kan negara dengan rawan kebakaran dan setiap tahun itu ada, dan bahkan jadi langganan, tahun ini semenjak dibentuk lembaga ini manfaatnya cukup besar titik-titik api sudah dapat dipantau sejak dini karena bekerja dengan sifat preventif, pencegahan sehingga penurunan kebakaran menurun, bisa dikatakan untuk tahun ini tidak ada.
Ada datanya?
Data di kementrian kehutanan,
Kemudian?
Komite keuangan syariah kita mengetahui sekarang pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia sangat bagus maka dari itu perlu satu lembaga atau komite yang betul- betul fokus untuk mengembangkan ekonomi syariah ini. Dan sebagai negara mayoritas muslim sudah sewajarnya lah kita sebagai pusat ekonomi syariah. Itu targetnya.
Pemantapan Pancasila, tahulah saat ini pemahaman Pancasila sangat dibutuhkan terutama bagi siswa-siswa, apalagi sekarang malah banyak yang tidak hafal Pancasila. Bedanya, pemantapan Pancasila ini tidak seperti BP7 dulu. Inilah nanti yang perlu dirumuskan lembaga UKP-PIP
Adakah lembaga lain yang akan dibentuk Presiden setelah UKP-PIP?
Sampai sekarang kita belum ada rencana ya kecuali ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita hindarkan. Tapi yang jelas sekarang kita melakukan pencegahan dengan tidak lagi mencantumkan badan-badan baru yang diamanatkan oleh undang-undang. Jadi setiap undang-undang yang lagi diselesaikan di DPR kita imbau melalui surat Menpan dan Setkab agar tidak lagi pembentukan badan di DPR sesuai amanat UU.
Karena jika sesuai UU saat tertentu lembaga tersebut tidak dibutuhkan akan susah untuk membubarkannya tapi dengan Kerpres, PP setiap saat kita bisa evaluasi
Beda UKP-PIP dengan BP7?
Kalau BP7 untuk lebih pada bagaimana eksekusi pelaksanaan pembinaan tapi UKP-PIP dia merumuskan garis-garis besarnya, metode, kurikulum bagaimana internalisasi pancasila nanti yang laksanakan tetap kementerian dan lembaga, tapi supaya terpadu pemahamannya, penafsitran dan nilai-nilainya itu harus sama nanti bagaimana internalisasinya. Misalnya melalui sekolah-sekolah nanti Mendikbud yang melaksanakan, berbicara mengenai masalah ASN Menpan yang punya kewenangan, demikian TNI Polri, Menhan punya pusat-pusat pelatihan, kan kalau BP7 pelatihannya mereka sendiri yang tentukan dan yang melaksanakan langsung. Tapi UKP-KIP kan tidak karena seluruh kementerian lembaga sudah ada unit yang melaksanakan.
Apakah UKP-PIP nanti juga akan diarahkan untuk menghidupkan lai penataran P4?
Di situ kan yang didudukkan para ahli. Merekalah nanti yang merumuskan kebijakan-kebijakan dan formatnya, seperti apa hasilnya menunggu kebijakan, sekarang kan mereka baru dilantik.
Kita juga tidak tahu apakah P4 masih sesuai dengan sekarang atau tidak. Bisa saja nanti metode yang dibangun lebih kekinian yang lebih sesuai dengan era digilitasi, kan harus ada inovasi baru yang paling penting bisa menjaga nilai-nilai Pancasila. Kita tahu sendiri sekarang banyak permasalahan radikalisasi, masalah kerukunan dan lainnya, kalau kita punya dasar filosofi yang sama kita bisa mencegah hal itu.
Bagaimana koordinasi UKP-PIP dengan institusi lain di daerah misalnya?
Lembaga ini merupakan lembaga yang membantu presiden untuk mengarahkan kebijakan umum pembinaan Pancasila dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemahaman Pancasila.
Mereka lah nanti yang membuat road map pengendalian Pancasila. Untuk pelaksanaan pengendalian idelogi akan tetap dilakukan kementerian dan lembaga masing-masing, seperti tadi, sekolah-sekolah misalnya dikendalikan oleh kemdikbud, sekali lagi lembaga ini bukan berbentuk operasional.
(erd/bpn)
https://news.detik.com/wawancara/d-3524840/menteri-asman-abnur-presiden-bentuk-lembaga-baru-sesuai-visi-misi?_ga=2.48454118.197352117.1496935829-1710497366.1431869215

PERDANA DI UINSA, DWP GELAR SOSIALISASI SPAK

UINSA Newsroom, Senin (22/05/2017); Berbicara mengenai pembangunan karakter, perempuan layak dianggap sebagai garda depan upaya tersebut. Mengapa? Sebab karakter tidak tumbuh dalam semalam. Akan tetapi ia lahir dari interaksi social yang intens dari lini terkecil masyarakat yakni keluarga hingga lini terbesar berupa negara dan dunia. Kesepakatan akan nilai inilah yang menjadi dasar bagi gerakan perempuan untuk lebih gencar melakukan berbagai sosialisasi nilai-nilai postif kehidupan dengan perempuan sebagai subyek sekaligus obyek pemberdayaan. Salah satu diantaranya seperti yang digagas Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag RI melalui Sosialisasi Gerakan ‘Saya Perempuan Anti Korupsi’ (SPAK). Dilaksanakan secara perdana di Lingkungan Perguruan Tinggi, DWP UIN Sunan Ampel Surabaya mendapat kesempatan emas untuk menjadi tuan rumah bagi sosialisasi yang ditujukan untuk seluruh pegawai dan dosen perempuan, serta istri pegawai dan atau pimpinan di kampus yang beralamatkan di Jl. A. Yani No. 117 tersebut. Kegiatan sosialisasi ini digelar di Gedung Amphiteater Lt. 3 UIN Sunan Ampel Surabaya, Senin, 22 Mei 2017.

Hadir dalam kegiatan ini Penasihat DWP Kemenag RI, Hj. Trisna Willy Lukman Hakim Saifuddin, Ketua DWP Kemenag RI, Hj. Indah Nursyam, Ketua DWP UIN Sunan Ampel Surabaya, Hj. Nihayatus Sa’adah A’la, serta atas nama pimpinan, hadir pula, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. Dr. H. Abd. A’la, M.Ag. Hj. Nihayatus dalam laporannya selaku panitia penyelenggara menyampaikan, perempuan memiliki peran yang strategis dalam menyebarluaskan upaya pencegahan perilaku korup sedini mungkin. Sebab, perempuan atau kaum ibu merupakan figur sentral dalam memberikan dasar kejujuran bagi anak dan keluarganya.

Senada dengan yang disampaikan Hj. Nihayatus, Prof. A’la juga mengapresiasasi pentingnya peran perempuan dalam keluarga. Bahkan disampaikan Prof. A’la, perempuan merupakan kunci sukses seseorang atau keluarga. “Kita semua tentu memiliki keinginan sama, dalam birokrasi dan reformasi yang bersih dan melayani. Salah satunya adalah melalui peran istri,” ujar Prof. A’la menegaskan. Lebih lanjut disampaikan, bahwa acara sosisalisasi tersebut mnejadi bentuk makarimal akhlaq, upaya membersihkan hati dan diri. “Kami mengharap dukungan Kemenag RI untuk bisa mengawal Indonesia menjadi lebih baik,” pungkas Prof. A’la mengakhiri sambutan.

Sementara itu, dalam Sosialisasi Gerakan SPAK yang mengangkat tema, ‘Kekuatan Perempuan, Inspirasi Perubahan” ini bertindak sebagai Keynote Speech sekaligus membukan acara secara resmi, Hj. Trisna Willy Lukman Hakim Saifuddin. Selanjutnya acara Sosialisasi juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang menghadirkan pembicara, Judhi Kristantini (Perwakilan KPK) dan Gandjar Laksamana Bonaparta, S.H., M.H. (Pakar Hukum Pidana Korupsi).

Hj. Trisna Willy dalam penyampaiannya mengatakan, SPAK merupakan gerakan yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dicanangkan pada 22 April 2017. Pemerintah dan para ahli pun, dijelaskan Hj. Trisna Willy, telah menempatkan korupsi sebagau tindak pidana yang tergolong kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena daya rusaknya yang sangat hebat. “Daya rusak korupsi sebenarnya telah disadari banyak orang. Namun anehnya, fakta mengungkapkan bahwa korupsi di Indonesia terus meningkat setiap tahun baik secara kuantitas maupun kualitas,” terang Hj. Trisna Willy.

Hal itu menurut Hj. Trisna Willy, mengutip apa yang disampaikan Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Harkristuti Harkisnowo, menjamurnya tindak pidana korupsi disebabkan mekanisme control belum berjalan secara efektif, penegakan hukum yang belum sepenuhnya, dan rendahnya profesionalisme dalam sistem penegakan hukum. Selain itu, korupsi juga dinilai memiliki dimensi yang kompleks baik dari segi struktur maupun pelakunya. Sehingga tidak heran, ketika upaya penegakan korupsi pun diibaratkan seperti mengurai benang kusut.

Lebih lanjut terkait Gerakan SPAK, Hj. Trisna Willy mengatakan, perempuan atau ibu memiliki peran sentral dalam upaya pencegahan. Mengingat, perempuan sebagai profesional dengan karakternya yang khas untuk melahirkan, mengembangkan, memelihara, dan berbagi serta adanya kebutuhan berkumpul yang besar, membuat perempuan mampu menciptakan kesempatan sosialisasi yang lebih banyak dalam masyarakat. Sehingga jelas, grakan SPAK sangat urgent dan strategis karena lansung menghujam wilayah yang diduga kuat menjadi sumber bersemainya perilaku koruptif, yaitu keluarga. Dimana perempuan yang memegang peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada keluarga. “Oleh karena itu, mulai sekarang jadikan keluarga kita sebagai tempat yang nyaman bagi anak-anak kita. Karena masa depan Negara ini ada di tangan mereka. Kejujuran harus dijadikan DNA atau jati diri mereka, gunan mewujudkan Negara yang lebih baik di masa depan,” pungkas Hj. Trisna Willy mengakhiri sambutan.

Selain sesi diskusi dan tanya jawab, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan permainan alat bantu SPAK yang dipandu para Agen SPAK Jawa Timur dan Kota Surabaya. Selanjutnya, penyerahan cindera mata dan ramah-tamah menjadi agenda penutup acara yang memungkasi kegiatan tersebut pada pukul 17.00 WIB. (Nur/Humas)

http://www.uinsby.ac.id/news/id/12682/perdana-di-uinsa-dwp-gelar-sosialisasi-spak