SMRC: Elektabilitas PDIP 21,7%, Gerindra 9,3%, dan Golkar 9%

Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diprediksi memenangi Pemilu 2019 dengan elektabilitas 21,7 persen. Gerindra menempati urutan kedua dengan 9,3 persen lalu disusul oleh Golkar 9 persen.

Begitulah hasil survei Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang pemilihan partai politik jika dilakukan secara top of mind. Peneliti senior SMRC Djayadi Hanan mengatakan duduknya PDIP di peringkat teratas menunjukkan pilkada DKI 2017 lalu tidak berpengaruh terhadap perpolitikan nasional.

Dari hasil survei SMRC terlihat elektabilitas Jokowi tetap stabil dan Gerindra mulai meningkat. “Kalau Pilkada DKI berpengaruh, seharusnya PDIP turun, Gerindra naik. Tapi ini sama-sama naik. Dengan kata lain, Pilkada DKI tidak mengubah dukungan terhadap partai. PDIP bisa saja, kalau tidak ada perubahan yang signifikan, peta dukungan terhadap PDIP stabil, kecuali Gerindra,” kata Djayadi saat memaparkan hasil survei SMRC di Jalan Cisadane Nomor 8, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (8/6/2017).

Menurut dia, dukungan pada PDIP stabil karena faktor figur Jokowi. Masyarakat yang memilih PDIP umumnya sudah lekat dengan figur Jokowi, sehingga berdampak pada elektabilitas PDIP.

Hal itu sama dengan yang terjadi pada 2009 saat Partai Demokrat memenangi pemilu karena faktor nama Susilo Bambang Yudhoyono. “Hal yang sama terjadi seperti Demokrat. Saat itu SBY jadi, itu kemungkinan besar menjelaskan karena partai-partai itu memiliki tokoh, mengapa penilaian terhadap Jokowi stabil. Maka wajar tingkat kepuasan masyarakat kepada Jokowi menjadi positif pada akhirnya berpengaruh pada partai PDIP, termasuk dukungan Prabowo pada Gerindra,” jelas Djayadi.

“Yang potensial bisa mendekati posisi PDIP adalah Gerindra karena dia punya tokoh, tapi tantangannya tingkat elektabilitas Pak Prabowo jauh di bawah Jokowi,” sambungnya.

Survei ini dapat menjawab berubah atau tidaknya dukungan masyarakat ketika Pilkada DKI maupun sesudah pilkada dilakukan. Menurut Djayadi, Pilkada DKI tidak mengubah peta dukungan massa dalam hal politik nasional menjelang pemilu dan pilpres 2018 dan 2019.

“Survei nasional sebelum dan sesudah Pilkada DKI dapat menjawab pertanyaan banyak pihak, apakah hasil Pilkada DKI mengubah peta dukungan massa dalam politik nasional menjelang pemilu dan pilpres, jawabannya tidak,” tutupnya.
(cim/erd)
Sumber : https://news.detik.com/berita/d-3524838/smrc-elektabilitas-pdip-217-gerindra-93-dan-golkar-9?_ga=2.48454118.197352117.1496935829-1710497366.1431869215&_ga=2.48454118.197352117.1496935829-1710497366.1431869215

Menteri Asman Abnur: Presiden Bentuk Lembaga Baru Sesuai Visi Misi

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu kemarin melantik Ketua dan anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP). Ini adalah badan ketiga yang dibentuk Presiden Jokowi sejak menjabat pada 20 Oktober 2014 lalu. Selain tiga lembaga tersebut sebelumnya Presiden juga membentuk badan lain yang merupakan badan transformasi dari badan yang pernah ada.
Ada juga satu kelompok kerja yang dibentuk Jokowi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan bahwa Presiden sesuai undang-undang bisa membentuk lembaga sesuai visi misinya.
Lembaga dibentuk dalam rangka mencapai strategi visi misinya. Presiden memiliki program Nawacita, nah dibentuklah lembaga-lembaga yang bisa mencapai realisasi program itu. Berikut ini wawancara khusus detikcom dengan Menteri Asman Abnur di kantor Menpan RB di jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2017)
Bagaimana latar belakang dibentuknya 9 badan baru oleh Jokowi?
Perlu diluruskan bahwa presiden bukan membentuk 9 lembaga tapi 3 lembaga baru. Sementara 5 di antaranya dibentuk dari badan yang sudah ada dan 1 kelompok kerja
5 lembaga yang ditransfomasi ialah:
1. Kantor Staf Presiden transformasi dari UKP 4 yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden bidang pengawasan dan pengendalian Pembangunan dengan menambahkan fungsi komunikasi politik
2. Komite Ekonomi dan industri Nasional (KEIN) yang ditransformasi dari Komite Ekonomi Nasional yang dibentuk berdasarkan perpres No. 31 Tahun 2010
3. Badan Peningkatan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) yang ditransformasikan dari Badan pendukung pengembangan sistem Penyediaan Air minum yang dibentuk berdasarkan UU No. 7 Tahun 2004
4. Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang ditransformasikan dari Badan Kordinasi Keamanan Laut ( Bakorkamla) sesuai dengan amanat UU No. 32 Tahun 2014
5. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang ditransformasi dari lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), terdapat satu lembaga direktur fungsi keamanan informasi yang digabung dengan lembaga BSSN
Sedangkan 3 lembaga yang baru dibentuk ialah:
1. Badan Restorasi Gambut (BRG), yang dibentuk untuk jangka waktu selama lima tahun sampai 2020 di 7 wilayah provinsi di Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Papua.
2. Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), ini memang di butuhkan dalam rangka mengembangkan ekonomi syariah sebagai penduduk mayoritas islam, tertinggi di dunia.
3. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), dibentuk dalam rangka pemantapan, pemahaman kembali ideologi Pancasila sebagai dasar negara.
Kelompok kerja baru ialah, Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar ( Satgas Saber Pungli) ini bukan lembaga tapi satuan tugas yang bersifat sementara.
Untuk diketahui kita juga telah membubarkan 10 lembaga non struktural di tahun 2014, 2 tahun 2015, 9 Tahun 2016, Tahun 2017 sedang ditelaah lagi ada beberapa, untuk jumlah masih dikaji, akan digabung atau dihapus
Bisa dijelaskan kembali apa latar belakang Presiden membentuk tiga lembaga baru?
Presiden kan berdasarkan UU, dia bisa membentuk lembaga sesuai visi misinya, dalam rangka mencapai strategi visi misinya. Presiden memiliki program Nawacita, nah dibentuklah lembaga-lembaga yang bisa mencapai realisasi program itu. Untuk 3 lembaga baru itu.
Untuk restorasi gambut kita kan negara dengan rawan kebakaran dan setiap tahun itu ada, dan bahkan jadi langganan, tahun ini semenjak dibentuk lembaga ini manfaatnya cukup besar titik-titik api sudah dapat dipantau sejak dini karena bekerja dengan sifat preventif, pencegahan sehingga penurunan kebakaran menurun, bisa dikatakan untuk tahun ini tidak ada.
Ada datanya?
Data di kementrian kehutanan,
Kemudian?
Komite keuangan syariah kita mengetahui sekarang pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia sangat bagus maka dari itu perlu satu lembaga atau komite yang betul- betul fokus untuk mengembangkan ekonomi syariah ini. Dan sebagai negara mayoritas muslim sudah sewajarnya lah kita sebagai pusat ekonomi syariah. Itu targetnya.
Pemantapan Pancasila, tahulah saat ini pemahaman Pancasila sangat dibutuhkan terutama bagi siswa-siswa, apalagi sekarang malah banyak yang tidak hafal Pancasila. Bedanya, pemantapan Pancasila ini tidak seperti BP7 dulu. Inilah nanti yang perlu dirumuskan lembaga UKP-PIP
Adakah lembaga lain yang akan dibentuk Presiden setelah UKP-PIP?
Sampai sekarang kita belum ada rencana ya kecuali ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita hindarkan. Tapi yang jelas sekarang kita melakukan pencegahan dengan tidak lagi mencantumkan badan-badan baru yang diamanatkan oleh undang-undang. Jadi setiap undang-undang yang lagi diselesaikan di DPR kita imbau melalui surat Menpan dan Setkab agar tidak lagi pembentukan badan di DPR sesuai amanat UU.
Karena jika sesuai UU saat tertentu lembaga tersebut tidak dibutuhkan akan susah untuk membubarkannya tapi dengan Kerpres, PP setiap saat kita bisa evaluasi
Beda UKP-PIP dengan BP7?
Kalau BP7 untuk lebih pada bagaimana eksekusi pelaksanaan pembinaan tapi UKP-PIP dia merumuskan garis-garis besarnya, metode, kurikulum bagaimana internalisasi pancasila nanti yang laksanakan tetap kementerian dan lembaga, tapi supaya terpadu pemahamannya, penafsitran dan nilai-nilainya itu harus sama nanti bagaimana internalisasinya. Misalnya melalui sekolah-sekolah nanti Mendikbud yang melaksanakan, berbicara mengenai masalah ASN Menpan yang punya kewenangan, demikian TNI Polri, Menhan punya pusat-pusat pelatihan, kan kalau BP7 pelatihannya mereka sendiri yang tentukan dan yang melaksanakan langsung. Tapi UKP-KIP kan tidak karena seluruh kementerian lembaga sudah ada unit yang melaksanakan.
Apakah UKP-PIP nanti juga akan diarahkan untuk menghidupkan lai penataran P4?
Di situ kan yang didudukkan para ahli. Merekalah nanti yang merumuskan kebijakan-kebijakan dan formatnya, seperti apa hasilnya menunggu kebijakan, sekarang kan mereka baru dilantik.
Kita juga tidak tahu apakah P4 masih sesuai dengan sekarang atau tidak. Bisa saja nanti metode yang dibangun lebih kekinian yang lebih sesuai dengan era digilitasi, kan harus ada inovasi baru yang paling penting bisa menjaga nilai-nilai Pancasila. Kita tahu sendiri sekarang banyak permasalahan radikalisasi, masalah kerukunan dan lainnya, kalau kita punya dasar filosofi yang sama kita bisa mencegah hal itu.
Bagaimana koordinasi UKP-PIP dengan institusi lain di daerah misalnya?
Lembaga ini merupakan lembaga yang membantu presiden untuk mengarahkan kebijakan umum pembinaan Pancasila dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemahaman Pancasila.
Mereka lah nanti yang membuat road map pengendalian Pancasila. Untuk pelaksanaan pengendalian idelogi akan tetap dilakukan kementerian dan lembaga masing-masing, seperti tadi, sekolah-sekolah misalnya dikendalikan oleh kemdikbud, sekali lagi lembaga ini bukan berbentuk operasional.
(erd/bpn)
https://news.detik.com/wawancara/d-3524840/menteri-asman-abnur-presiden-bentuk-lembaga-baru-sesuai-visi-misi?_ga=2.48454118.197352117.1496935829-1710497366.1431869215

PERDANA DI UINSA, DWP GELAR SOSIALISASI SPAK

UINSA Newsroom, Senin (22/05/2017); Berbicara mengenai pembangunan karakter, perempuan layak dianggap sebagai garda depan upaya tersebut. Mengapa? Sebab karakter tidak tumbuh dalam semalam. Akan tetapi ia lahir dari interaksi social yang intens dari lini terkecil masyarakat yakni keluarga hingga lini terbesar berupa negara dan dunia. Kesepakatan akan nilai inilah yang menjadi dasar bagi gerakan perempuan untuk lebih gencar melakukan berbagai sosialisasi nilai-nilai postif kehidupan dengan perempuan sebagai subyek sekaligus obyek pemberdayaan. Salah satu diantaranya seperti yang digagas Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag RI melalui Sosialisasi Gerakan ‘Saya Perempuan Anti Korupsi’ (SPAK). Dilaksanakan secara perdana di Lingkungan Perguruan Tinggi, DWP UIN Sunan Ampel Surabaya mendapat kesempatan emas untuk menjadi tuan rumah bagi sosialisasi yang ditujukan untuk seluruh pegawai dan dosen perempuan, serta istri pegawai dan atau pimpinan di kampus yang beralamatkan di Jl. A. Yani No. 117 tersebut. Kegiatan sosialisasi ini digelar di Gedung Amphiteater Lt. 3 UIN Sunan Ampel Surabaya, Senin, 22 Mei 2017.

Hadir dalam kegiatan ini Penasihat DWP Kemenag RI, Hj. Trisna Willy Lukman Hakim Saifuddin, Ketua DWP Kemenag RI, Hj. Indah Nursyam, Ketua DWP UIN Sunan Ampel Surabaya, Hj. Nihayatus Sa’adah A’la, serta atas nama pimpinan, hadir pula, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. Dr. H. Abd. A’la, M.Ag. Hj. Nihayatus dalam laporannya selaku panitia penyelenggara menyampaikan, perempuan memiliki peran yang strategis dalam menyebarluaskan upaya pencegahan perilaku korup sedini mungkin. Sebab, perempuan atau kaum ibu merupakan figur sentral dalam memberikan dasar kejujuran bagi anak dan keluarganya.

Senada dengan yang disampaikan Hj. Nihayatus, Prof. A’la juga mengapresiasasi pentingnya peran perempuan dalam keluarga. Bahkan disampaikan Prof. A’la, perempuan merupakan kunci sukses seseorang atau keluarga. “Kita semua tentu memiliki keinginan sama, dalam birokrasi dan reformasi yang bersih dan melayani. Salah satunya adalah melalui peran istri,” ujar Prof. A’la menegaskan. Lebih lanjut disampaikan, bahwa acara sosisalisasi tersebut mnejadi bentuk makarimal akhlaq, upaya membersihkan hati dan diri. “Kami mengharap dukungan Kemenag RI untuk bisa mengawal Indonesia menjadi lebih baik,” pungkas Prof. A’la mengakhiri sambutan.

Sementara itu, dalam Sosialisasi Gerakan SPAK yang mengangkat tema, ‘Kekuatan Perempuan, Inspirasi Perubahan” ini bertindak sebagai Keynote Speech sekaligus membukan acara secara resmi, Hj. Trisna Willy Lukman Hakim Saifuddin. Selanjutnya acara Sosialisasi juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang menghadirkan pembicara, Judhi Kristantini (Perwakilan KPK) dan Gandjar Laksamana Bonaparta, S.H., M.H. (Pakar Hukum Pidana Korupsi).

Hj. Trisna Willy dalam penyampaiannya mengatakan, SPAK merupakan gerakan yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dicanangkan pada 22 April 2017. Pemerintah dan para ahli pun, dijelaskan Hj. Trisna Willy, telah menempatkan korupsi sebagau tindak pidana yang tergolong kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena daya rusaknya yang sangat hebat. “Daya rusak korupsi sebenarnya telah disadari banyak orang. Namun anehnya, fakta mengungkapkan bahwa korupsi di Indonesia terus meningkat setiap tahun baik secara kuantitas maupun kualitas,” terang Hj. Trisna Willy.

Hal itu menurut Hj. Trisna Willy, mengutip apa yang disampaikan Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Harkristuti Harkisnowo, menjamurnya tindak pidana korupsi disebabkan mekanisme control belum berjalan secara efektif, penegakan hukum yang belum sepenuhnya, dan rendahnya profesionalisme dalam sistem penegakan hukum. Selain itu, korupsi juga dinilai memiliki dimensi yang kompleks baik dari segi struktur maupun pelakunya. Sehingga tidak heran, ketika upaya penegakan korupsi pun diibaratkan seperti mengurai benang kusut.

Lebih lanjut terkait Gerakan SPAK, Hj. Trisna Willy mengatakan, perempuan atau ibu memiliki peran sentral dalam upaya pencegahan. Mengingat, perempuan sebagai profesional dengan karakternya yang khas untuk melahirkan, mengembangkan, memelihara, dan berbagi serta adanya kebutuhan berkumpul yang besar, membuat perempuan mampu menciptakan kesempatan sosialisasi yang lebih banyak dalam masyarakat. Sehingga jelas, grakan SPAK sangat urgent dan strategis karena lansung menghujam wilayah yang diduga kuat menjadi sumber bersemainya perilaku koruptif, yaitu keluarga. Dimana perempuan yang memegang peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada keluarga. “Oleh karena itu, mulai sekarang jadikan keluarga kita sebagai tempat yang nyaman bagi anak-anak kita. Karena masa depan Negara ini ada di tangan mereka. Kejujuran harus dijadikan DNA atau jati diri mereka, gunan mewujudkan Negara yang lebih baik di masa depan,” pungkas Hj. Trisna Willy mengakhiri sambutan.

Selain sesi diskusi dan tanya jawab, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan permainan alat bantu SPAK yang dipandu para Agen SPAK Jawa Timur dan Kota Surabaya. Selanjutnya, penyerahan cindera mata dan ramah-tamah menjadi agenda penutup acara yang memungkasi kegiatan tersebut pada pukul 17.00 WIB. (Nur/Humas)

http://www.uinsby.ac.id/news/id/12682/perdana-di-uinsa-dwp-gelar-sosialisasi-spak

SATU INDONESIA, SATU PANCASILA

UINSA Newsroom, Kamis (01/06/2017); Juni menjadi bulan yang istimewa bagi Bangsa Indonesia. Bulan yang digaungkan sebagai Bulannya Pancasila. Sebab, pada bulan inilah dasar Negara tersebut dirintis sebagai buah pikiran para pendiri bangsa, lantas disahkan sebagai dasar hukum utama Bangsa Indonesia selain UUD 1945. Lebih istimewa lagi, ketika pada tahun 2016, tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila sekaligus Hari Libur Nasional berdasarkan Keppres RI Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. Dalam Keppres tersebut, Presiden RI juga mengamanatkan bahwa Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan Masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni.

UIN Sunan Ampel Surabaya, dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2017 pun menggelar Upacara Bendera yang diselenggarakan di Halaman Gedung Twin Tower pada pukul 08.00 WIB. Dalam upacara yang mengusung tema ‘Saya lndonesia, Saya Pancasila’ tersebut, Dr. H. Imam Ghazali, MA., Dekan Fakultas Adab dan Humaniora bertindak sebagai Pembina Upacara. Dr. Ghazali yang membacakan sambutan Presiden RI Joko Widodo menyampaikan, bahwasannya Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila merupakan bentuk meneguhkan komitmen untuk lebih mendalami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pancasila, menurut Presiden, merupakan hasil dari satu kesatuan proses yang dari jiwa besar para founding fathers, para ulama, dan pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok Nusantara sehingga bisa membangun kesepakatan bangsa yang mempersatukan. Sebab, keberagaman merupakan kodrat Bangsa Indonesia. “Namun, kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mengalami tantangan. Kebinekaan kita sedang diuji. Saat ini ada pandangan dan tindakan yang mengancam kebinekaan dan keikaan kita. Saat ini ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi selain Pancasila. Masalah ini semakin mencemaskan tatkala diperparah oleh penyalahgunaan media sosial yang banyak menggaungkan hoax alias kabar bohong,” ujar Dr. Ghazali menegaskan.

Oleh karenanya, Presiden mengajak peran aktif para ulama, ustadz, pendeta, pastor, bhiksu, pedanda, tokoh masyarakat, pendidik, pelaku seni dan budaya, pelaku media, jajaran birokrasi, TNI dan Polri serta seluruh komponen masyarakat untuk menjaga Pancasila. Pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus terus ditingkatkan. Ceramah keagamaan, materi pendidikan, fokus pemberitaan dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Komitmen pemerintah untuk penguatan Pancasila, tegas Presiden, sudah jelas dan sangat kuat. Berbagai upaya terus dilakukan. Seperti halnya, telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan ldeologi Pancasila guna memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang terintegrasi dengan program-program pembangunan. Pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan berbagai program lainnya, menjadi bagian integral dari pengamalan nilai-nilai Pancasila. “Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus bahu membahu menggapai cita-cita bangsa sesuai dengan Pancasila. Tidak ada pilihan lain kecuali seluruh anak bangsa harus menyatukan hati, pikiran dan tenaga untuk persatuan dan persaudaraan. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus kembali ke jati diri sebagai bangsa yang santun, berjiwa gotong royong dan toleran. Dan tidak ada pilihan lain kecuali kita harus menjadikan lndonesia bangsa yang adil, makmur dan bermartabat di mata internasional,” imbuh Dr. Ghazali.

Diakhir sambutan tertulisnya, Presiden mengingatkan agar waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila. Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan yang AntiPancasila, Anti-UUD 1945, Anti-NKRl, Anti-Bhrnneka Tunggal/ka. “Sekali lagi, jaga perdamaian, jaga persatuan, dan jagapers audaraan di antara kita. Mari kita saling bersikap santun, saling menghormati, saling toleran, dan saling membantu untuk kepentingan bangsa. Mari kita saling bahu-membahu, bergotong royong demi kemajuan lndonesia,” pungkas Dr. Ghazali. (Nur/Humas)

http://www.uinsby.ac.id/news/id/12683/satu-indonesia-satu-pancasila

MAHASISWA UINSA IKUTI ITHLA ABROAD 2017 DI MALAYSIA

UINSA Neswroom, Senin (05/06/2107); Bulan Mei lalu, tepatnya pada tanggal 16-30 Mei 2017, salah satu mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yaitu Qurrotu A’yun dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, terpilih mengikuti program Ithla Abroad 2017. Program pengajaran keterampilan bahasa arab di Malaysia ini diselenggarakan Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab Indonesia yang bekerjasama dengan Ma’had Tahfiz ArRahmah, Terengganu, Malaysia. Program yang diadakan selama dua minggu ini diikuti 4 Mahasiswa dari berbagai PTKIN di Indonesia. Seperti UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Malang, UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, UIN Bandung, IAIN Palangkaraya, STAIN Kediri, dan STAIN Kudus.

Di Malaysia, para mahasiswa ini mengajarkan Bahasa Arab dengan kemasan yang berbeda. Jika pada umumnya pengajaran Bahasa Arab diisi dengan materi bahasa, kali ini para mahasiswa mengajarkan Bahasa Arab melalui keterampilan berbahasa, seperti Qiroatu Syi’ir (membaca puisi), Khitobah (Pidato) dan Insya’ (mengarang). Selain itu, Mahasiswa Bahasa Arab ini juga mengajarkan beberapa lagu berbahasa arab, Muhadtasah dan juga mengadakan perlombaan dipenghujung acara. “Lombanya berupa drama berbahasa Arab juga beberapa keterampilan berbahasa yang sebelumnya kami ajarkan,” ujar Qurrotu A’yun.

Lebih lanjut Qurrotu A’yun juga menjelaskan, bahwa siswa di Mahad Tahfiz ArRahmah tidak hanya berasal dari Malaysia. Beberapa siswa juga berasal dari negara lain seperti Kamboja, Thailand, Vietnam dan Filipina. Keberagaman latar belakang tersebut tidak menyurutkan mahasiswa semester VIII ini untuk mengajar Bahasa Arab, walaupun terkadang menemukan kesulitan dalam pemahaman makna dan arti.

Selain mengajar Bahasa Arab, Mahasiswa UINSA ini juga menjadi delegasi yang mewakili Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab Indonesia dalam kunjungannya ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Perihal kaitannya dengan kerjasama antara Mahasiswa Bahasa Arab Indonesia dan Malaysia. “Ada kebanggaan tersendiri bisa mewakili Indonesia khususnya UIN Sunan Ampel Surabaya dalam ajang internasional ini,” ujar Qurrotu A’yun. (QA/IO)

http://www.uinsby.ac.id/news/id/12684/mahasiswa-uinsa-ikuti-ithla-abroad-2017-di-malaysia

Sukses Bersihkan Birokrasi, Wali Kota Hendi Bawa Semarang Raih WTP

Semarang – Badan Pemeriksa Keuangan akhirnya memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Semarang tahun anggaran 2016. Perolehan ini menambah banyak daftar pencapaian Pemerintah Kota Semarang pada awal kepemimpinan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, yang menjabat sejak 17 Februari 2016.

Pemberian opini WTP tersebut menjadi istimewa bagi Kota Semarang karena ini adalah pertama kalinya Kota Semarang mendapatkannya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Untuk diketahui, Pemerintah Kota Semarang dalam laporan keuangan periode sebelumnya selalu mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Opini WTP ini didapatkan Pemerintah Kota Semarang setelah mampu menunjukkan pelaporan keuangan yang lebih baik dari sebelumnya. Kerja keras Wali Kota Hendrar Prihadi dalam membersihkan birokrasi menjadi faktor kunci. Hal ini mengingat opini WTP diberikan BPK kepada Pemerintah Kota Semarang setelah melakukan penilaian terhadap Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Wali kota yang akrab disapa Hendi ini mengatakan opini WTP menjadi penting bagi Pemerintah Kota Semarang sebagai tolok ukur.

“Selama ini sebenarnya kami bukan sedang diawasi atau diperiksa, melainkan sedang dituntun oleh BPK untuk mengerjakan yang benar sehingga tercipta pemerintahan yang bersih,” tutur Hendi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/6/2017).

“Sehingga dengan diberikannya opini WTP ini kepada Pemerintah Kota Semarang, tentu saja saya berterima kasih sekali kepada BPK atas segala upayanya bersama Pemerintah Kota Semarang,” tambah wali kota yang juga membawa Kota Semarang menduduki peringkat ke-3 daerah paling bersih dari korupsi di Indonesia versi Transparency International Indonesia ini.

Penyerahan laporan pemeriksaan tahun anggaran 2016 itu dilakukan secara langsung oleh auditor utama V Keuangan Negara Dr Bambang Pamungkas dan diterima oleh Wali Kota Semarang. Penyerahan dilakukan di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Jalan Perintis Kemerdekaan, Semarang, Rabu (7/6/2017).

Bambang Pamungkas dalam sambutannya mengapresiasi pemerintah daerah yang telah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel, dan memberi manfaat lebih kepada para pemangku kepentingan, para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah.

“Meski demikian, masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan. Adapun permasalahan yang perlu mendapat perhatian di antaranya permasalahan aset tetap, permasalahan belanja, dan permasalahan pendapatan,” tutupnya.
(ega/nwy)

https://news.detik.com/berita/d-3523667/sukses-bersihkan-birokrasi-wali-kota-hendi-bawa-semarang-raih-wtp?_ga=2.85697183.786356240.1496851499-1783006085.1491493192

Makan Malam Akrab Obama & Trudeau Bikin Heboh Medsos

ttawa – Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau membuat pengguna media sosial heboh dengan foto-foto pertemuan mereka. Keakraban keduanya saat makan malam bersama di Montreal, Kanada, menuai pujian.

Seperti dilansir CNN dan dilaporkan media lokal Kanada, CBC News, Kamis (8/6/2017), Obama dan Trudeau makan malam bersama di sebuah restoran Montreal bernama Liverpool House, yang dimiliki oleh chef selebriti David McMillan. Montreal merupakan kampung halaman Trudeau.

Makan malam ini digelar mendadak, setelah Obama menghadiri sebuah acara di Palais des Congres, Montreal, sebagai pembicara, pada Selasa (6/6) malam. CBC News menyebut, pengamanan ketat terpantau di kawasan Notre Dame Street, Montreal, yang menjadi lokasi restoran tersebut.

Foto-foto yang diunggah Trudeau via Twitter menunjukkan pertemuan keduanya yang akrab dan santai. Baik Trudeau maupun Obama sama-sama melipat lengan kemeja mereka. Pose duduk keduanya terlihat relaks

Pertemuan ini digelar setelah sekian lama keduanya tidak bertemu, usai Obama mengakhiri masa kepresidenannya pada Januari lalu. CNN bahkan menyebut pertemuan keduanya dengan sebutan ‘The world’s favorite bromance is back on’.

Para pengguna media sosial menjadikan foto-foto keduanya sebagai meme bernada humor. Salah satu pengguna media sosial menggunakan kata ‘covfefe’ yang ‘dipopulerkan’ oleh Presiden AS Donald Trump dalam salah satu kicauannya beberapa waktu lalu. Kata itu diyakini salah ketik, namun Trump tidak menghapusnya dan membiarkan pengguna internet menebak artinya.

“Obama: ‘What do you recommend?’ Trudeau: ‘I hear the covfefe is pretty good’,” kicau salah satu pengguna Twitter.

Namun sebenarnya apa yang dibahas keduanya dalam pertemuan itu. Via Twitter, Trudeau menjelaskan bahwa dirinya dan Obama membahas soal keterlibatan kaum muda dalam politik. Isu itu memang marak digaungkan Obama setelah dirinya tidak lagi menjabat Presiden AS.

Pemilik restoran Liverpool House, David McMillan, menuturkan kedua tokoh itu berbicara hanya empat mata selama 30 menit. “Terlihat ringan dan penuh tawa. Tidak terlihat seperti sedang membahas urusan dunia,” sebut McMillan kepada CBC News

Saat keduanya berpisah di luar restoran, Obama memberikan pelukan hangat untuk Trudeau. CBC News menyebut, pelukan hangat Obama hanya diberikan untuk sahabat dan sekutu dekatnya.

Sumber https://news.detik.com/internasional/d-3524111/makan-malam-akrab-obama–trudeau-bikin-heboh-medsos?_ga=2.89949597.786356240.1496851499-1783006085.1491493192