PNM Gandeng BNI Kelola Gaji Ribuan Karyawan

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM menggandeng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ( BNI) untuk menjadi bank umum yang mengelola keuangan para karyawannya, termasuk dalam mengelola pembayaran dan pengelolaan gaji sekitar 5.000 karyawan serta belasan ribu karyawan perusahaan anak PNM.

BNI juga menyiapkan berbagai produk pinjaman konsumer yang cocok untuk para karyawan PNM, mulai dari kredit kepemilikan rumah, kredit multiguna, kredit tanpa agunan hingga kartu kredit.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BNI dengan PNM ini dilaksanakan di Jakarta, Selasa (6 Juni 2017). Hadir pada kesempatan tersebut Direktur Utama PNM Parman Nataatmadja, Direktur Perencanaan dan Operasional BNI Bob Tyasika Ananta, serta Direktur Bisnis 2 BNI Life Intan Abdams Katoppo.

Bob Tyasika Ananta mengungkapkan, ruang lingkup yang tercakup dalam perjanjian kerja sama ini adalah penyediaan layanan pembayaran Gaji (Payroll) dan penyaluran penghasilan karyawan PNM, penyaluran fasilitas kredit konsumer kepada Karyawan PNM, serta penerbitan dan pengelolaan rekening BNI Taplus kepada Karyawan PNM.

Kerja sama ini merupakan salah satu bentuk nyata sinergi antar BUMN yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Melalui kerja sama ini, kedua BUMN tersebut dapat mengembangkan kinerjanya, antara lain melalui peningkatan kinerja sumber daya manusia PNM dan pengembangan basis nasabah bagi BNI.

Sebelumnya, BNI dan PNM telah bekerjasama secara erat dalam menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan demikian, kerja sama yang dilaksanakan hari ini, merupakan penguatan kerja sama yang telah dijalin sejak lama antara kedua BUMN.

Dukungan BNI terhadap PNM juga diberikan melalui perusahaan-perusahaan anak. Seperti penyediaan asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan oleh BNI Life.
BNI juga menyiapkan layanan pinjaman khusus bagi pegawai PNM yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan, antara lain BNI Griya untuk membiayai perumahan atau tempat tinggal.

Produk lainnya adalah BNI Multiguna yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan karyawan PNM.

Kartu Multifungsi PNM

Kerja sama BNI dengan PNM juga dikembangkan untuk mengarah pada digitalisasi transaksi keuangan di lingkungan PNM.

Salah satunya adalah dengan menerbitkan Kartu Multifungsi yang dapat memberikan banyak manfaat, yaitu menjadi electronic money yang di BNI disebut sebagai produk BNI TapCash, kartu yang sama juga berfungsi sebagai kartu identitas karyawan.

Sebagai Uang Elektronik, kartu ID Karyawan tersebut dapat digunakan untuk transaksi kartu belanja, pembayaran tol, dan kartu parkir, selain itu juga dapat ditambahkan fungsi non financial seperti Absensi, Kartu Kesehatan, dan Kartu Akses.

Sekadar informasi, penerbitan kartu multifungsi ini sejalan dengan arahan dari Kementerian BUMN perihal implementasi penerbitan ID Card BUMN. Penggunaan Kartu ID Card – TapCash ini diharapkan mampu membantu karyawan PNM untuk bertransaksi dengan lebih mudah tanpa membawa uang tunai.

BNI sebagai partner keuangan dengan total financial solution, melihat nasabah bukan hanya dari kebutuhan keuangan saat ini saja melainkan dengan strategis melihat kebutuhan kedepan, sehingga BNI dapat memberikan solusi yang terintegrasi kepada seluruh kegiatan operasional PNM baik pengelolaan keuangan perusahaan maupun transaksi yang dilakukan karyawan.

 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/06/06/140000326/pnm.gandeng.bni.kelola.gaji.ribuan.karyawan

Tes Pimpinan OJK, Nurhaida Janjikan Pasar Modal yang Lebih Membumi

epala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Nurhaida di Gedung DPR (Kompas.com/YOGA SUKMANA)

JAKARTA, KOMPAS.com – Calon Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2017-2022, Nurhaida menilai pemahaman masyakarat Indonesia terhadap pasar modal masih sangat minim.

Pernyataan itu ia sampaikan saat uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi XI DPR. Strategi untuk membuat pasar modal lebih membumi pun disampaikan Nurhaida yang merupakan petahana Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.

“Ke depan kami akan lakukan sosialisasi lebih masif kemudian disertai dengan pembukaan rekening efek yang cepat dan mudah,” ujarnya di Ruang Rapat Komisi XI, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Menurut Nurhaida, peran masyarakat Indonesia untuk menjadi investor dan masuk ke pasar modal sangat penting.

Hal itu dinilai akan semakin memperkuat pasar modal. Selama ini tutur ia, pasar modal sudah melakukan sosialiasi dan edukasi di 12 kota di Indonesia. Peserta yang terlibat di dalan sosialiasi itu mencapai 5.324 orang.

Bila terpilih lagi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal periode 2017-2022, Nurhaida berjanji akan melanjutkan sosialisasi itu. Bahkan skalanya akan lebih besar dari sosialisasi yang sudah dilakukan.

Selain itu, ia juga mengungkapkan akan menjalin kerja sama dengan lembaga di dalam dan luar negeri. Tujuannya agar pasar modal bisa lebih membumi.

Nurhaida juga memaparkan pilar-pilar pengembangan pasar modal. Misalnya dengan terus mendorong jumlah emiten dan investor, juga produk pasar modal syariah.

Dalam 5 tahun terakhir, indeks saham gabungan naik 33 persen ke posisi 5.738,16, market kapitalisasi mencapai Rp 6.250 triliun, naik 51 persen.

Sementara itu, nilai emisi mencapai Rp 195 triliun, naik 100 persen, reksa dana mencapai Rp 372 triliun atau naik 98 persen.

Adapun jumlah investor mencapai 579.240 investor, naik 102 persen, sedangkan investor reksa dana mencapai 560.724 investor

Yoga Sukmana
Kompas.com – 06/06/2017, 21:03 WIB

Pemerintah Daerah Diminta Jaga Pasokan dan Stabilitas Harga Pangan

Pemerintah Daerah Diminta Jaga Pasokan dan Stabilitas Harga Pangan
Moh. Nadlir
Kompas.com – 07/06/2017, 21:31 WIB
Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita Saat Mengunjungi Salah Satu Stand Yang Ikut Meramaikan Pasar Murah Ramadhan Berbagi di Kemendag RI, Jakarta, Rabu (7/6/2017).(KOMPAS.com/ MOH NADLIR)

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita meminta pemerintah daerah turut serta menjaga stok dan stabiitas harga pangan di daerah masing-masing.

“Kita harap rekan-rekan kepala daerah turun dan awasi stok dan kondisi harga yang ada di pasar tradisional, maupun pasar retail modern,” kata Enggar di Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Enggar berujar, stabilitas harga bahan pokok di retail modern lebih mudah dikontrol. Sebab, sudah ada kesepakatan antara pemerintah dengan para pengusaha.

“Retail modern adalah market leader. Mereka menjual harga bahan pokok dengan harga yang sudah ditetapkan dan disepakati,” kata dia.

Enggar juga mengungkapkan, Kemendag telah memberikan mandat kepada jajarannya sebagai koordinator wilayah yang ditunjuk di daerah guna melakukan pengawasan pasar.

“Seperti ilmu di partai, kita lakukan pola seperti itu, pakai Korwil, berjenjang,” kata politisi Partai NasDem itu.

Nantinya kata Enggar, Korwil berkoordinasi secara langsung dengan dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) di masing-masing daerah untuk menjaga stok dan stabilitas harga pangan.

“Korwil bertanggungjawab di provinsi. Kalau ada kenaikan harga, dia berhubungan langsung dengan disperindagnya untuk melaporkan, kita langsung ambil tindakan, itu daily,” kata dia.

Bahkan Enggar mengancam akan memberikan sanksi kepada Korwil dan Disperindag yang tidak bisa mengontrol harga bahan pangan sesuai dengan daya beli masyarakat.

“Kalau ada daerah bergejolak harga pangannya maka salah satu yang dihukum adalah Korwilnya. Karena kami anggap tak tanggung jawab atas gejolak yang ada,” kata dia.

PenulisMoh. Nadlir
EditorMuhammad Fajar Marta

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/06/07/213134326/pemerintah.daerah.diminta.jaga.pasokan.dan.stabilitas.harga.pangan

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/06/07/213134326/pemerintah.daerah.diminta.jaga.pasokan.dan.stabilitas.harga.pangan