Pancasila, Ruang Kosong, dan Kealpaan Negara

Jakarta – Apa yang tersisa, yang masih dapat kita renungkan dari momen 1 Juni kemarin, yang dirayakan dengan gegap gempita di sosmed dengan aneka hashtag sebagai Hari Lahir Pancasila? Tentunya banyak hal, banyak aspek yang dapat kita renungkan.

Bagi saya jawaban atas penyataan tersebut adalah “krisis identitas”. Anak bangsa yang seharusnya menjadi penerus dan generasi harapan ke depan, mengalami kegamangan eksistensial. Ada ruang kosong dalam pikiran dan hati mereka, dan banyak pertanyaan yang hadir. Siapa saya? Untuk apa saya ada? Dan, bagaimana saya hidup berbangsa.

Negara alpa untuk mengisi ruang kosong mereka. Negara tidak mengambil bagian untuk mengisi kekosongan itu. Harusnya negara hadir di sana, dan tentunya dengan nilai-nilai kebangsaan, yakni nilai-nilai Pancasila. Jiwa haus anak bangsa memaksa mereka harus menemukan sendiri jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Pada akhirnya pencarian mereka diisi dengan nilai primordial. Nilai-nilai tersebut mengkristal dan menjadi keyakinan kebenaran yang dibawa ke ruang-ruang publik, yang tentunya akan terjadi benturan-benturan keyakinan. Semua merasa benar; di sini sekat-sekat kesatuan dibongkar, tentunya hal ini merapuhkan persatuan.

Benturan tersebut semakin tajam ketika keberadaan anak bangsa dikungkung oleh dominasi yang canggih di babak era teknologi informasi; internet dengan sosial medianya seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Semua itu telah mencungkil mereka keluar dari konteks komunitas kebangsaannya.

Mereka dilemparkan ke mana-mana dan di mana-mana oleh opini-opini. Mereka tak sadar siapa sebenarnya konteks komunitas pembuatnya dan tujuan pembuatnya. Mereka seakan mendengar dan memahami, tapi apa yang didengar dan dipahami semakin mengaburkan eksistensi mereka.

Bahkan yang ironis, sebagian dari mereka dipermainkan oleh opini-opini dan terus berpindah dari satu opini ke opini yang lain. Menjadi generasi nomaden, yang tak tahu siapa diri mereka. Hal ini persis seperti pemikiran Heidegger sebagaimana digambarkan F. Budi Hardiman.

Di sisi lain, pemerintah terlalu sibuk dengan pembangunan infrastruktur. Bumi Indonesia diisi dengan beton-beton pencakar langit. Jalan-jalan yang lapang. Jembatan-jembatan nan kokoh. Waduk-waduk yang sangat besar. Dan, transportasi di dalam tanah.

Pertumbuhan ekonomi dipastikan meningkat, tingkat kemiskinan pun akan semakin kecil. Tapi, kesenjangan bisa saja semakin besar. Aktivitas pemerintah ini memang penting. Tapi, kehadirannya tampak tidak diikuti dengan pembangunan nilai dan karakter.

Akhirnya diri anak bangsa menjadi tandus, dan kegamangan eksistensial pun hadir. Mereka berada dalam dunia mimpi fatamorgana.

Wajah Orde Baru, yang dihias dengan Pancasila, harus kita akui terbukti mampu membenamkan nilai bagi anak bangsa ini. Walaupun cara memberhalakannya salah arah. Kebencian atas kesalahan tersebut, jangan disikapi dengan penolakan terhadap Pancasila.

Dosa Orde Baru tentunya bukan salah Pancasila. BP7 yang dihasilkan melalu Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 menjadi tukang besi yang memukul dan menempa cara berpikir tunggal ala mereka. Cara tersebut tentunya harus dikoreksi, cara yang lebih humanis dan emansipatif layak dipikirkan.

Apa kita tidak merasa ironis dan miris ketika siswa-siswi sudah lupa sila-sila Pancasila? Mereka hanya mampu menghapal sila pertama. Itu, baru menghafal bagaimana dengan memahaminya?

Kesadaran pun akhirnya hadir menjelang hari lahirnya Pancasila yang ke-72. Pemerintah telah menandatangani Perpres 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Secara normatif dalam Perpres badan tersebut, tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Langkah Pemerintah ini memang patut diapresiasi. Tapi, apakah badan tersebut dapat mengisi ruang kosong dalam jiwa anak bangsa Indonesia? Masih banyak pekerjaan rumah.

Kita tinggal menunggu langkah-langkah nyata badan tersebut. Menelisik tantangan faktual hari ini, momen hari lahirnya Pancasila harus dapat diterjemahkan oleh lembaga tersebut sebagai kemampuan melahirkan “kembali” Pancasila. Lembaga ini harus mampu menanam nilai-nilai Pancasila dalam bumi persada Indonesia.

M Ilham Hermawan Wakil Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila

(mmu/mmu)

Suomber : https://news.detik.com/kolom/d-3521516/pancasila-ruang-kosong-dan-kealpaan-negara?_ga=2.115423558.197352117.1496935829-1710497366.1431869215

Advertisements

Habib Rizieq Minta Massa Aksi Bela Ulama Tetap Ikuti Komando

Jakarta – Dari Arab Saudi, imam besar FPI Habib Rizieq Syihab melakukan kontak telepon dengan massa FPI yang ada di Petamburan. Habib Rizieq meminta massa agar satu komando.

“Saya ucapkan terima kasih kepada para habaib, kepada para ulama, kepada para tokoh. Dan saya berharap aksi bela ulama ke depan tetap kita ikuti,” kata Habib Rizieq melalui sambungan telepon yang dikoneksikan ke pengeras suara di kantor DPP FPI, Kamis (8/6/2017).

Aksi Bela Ulama akan digelar oleh Presidium Alumni 212 pada Jumat (9/6) besok di Masjid Istiqlal. Habib Rizieq berharap massa tetap mengikuti Aksi Bela Ulama, baik yang digelar Alumni 212, GNPF MUI, FUI, maupun ormas lainnya.

“Dan satu lagi yang saya ingatkan, jangan ada yang melakukan aksi apa pun tanpa komando ulama, tanpa komando habaib. Kita harus tetap satu komando. Kalau itu yang kita lakukan, insyaallah, Allah akan memberikan kemenangan kepada kita semua,” ujar Habib Rizieq.

Habib Rizieq juga meminta massa bersabar. Meski begitu, Ketua Dewan Pembina GNPF MUI ini juga meminta massa untuk ‘melawan’ namun harus sesuai dengan koridor aturan yang telah ditentukan.

“Perlawanan yang saya maksudkan di sini adalah perlawanan hukum maupun politik. Perlawanan hukum oleh tim advokat, sedangkan perlawanan politik oleh ormas-ormas Islam yang melakukan lobi politik, baik itu dengan legislatif maupun eksekutif,” tutur Habib Rizieq.
“Karena itu, saya minta kepada umat Islam tidak melakukan tindakan yang bisa merusak langkah hukum maupun politik yang sedang diambil oleh para pimpinan kita,” sambungnya.
Menurut Habib Rizieq, apa yang disebutnya sebagai kemenangan sudah dekat. Kuncinya adalah kesabaran, ketegaran, dan kehati-hatian.
“Kemenangan datang dari Allah dan kemenangan itu sudah dekat. Berikanlah kabar gembira bagi orang yang beriman, kemenangan itu sudah dekat. Kalau kita sabar, kita tegar, dan kita betul-betul melangkah dengan penuh perhitungan, yakinlah dengan janji Allah,” ujar Habib Rizieq.
(fjp/fjp)
Jadilah na
sumber : https://news.detik.com/berita/d-3524831/habib-rizieq-minta-massa-aksi-bela-ulama-tetap-ikuti-komando?_ga=2.48454118.197352117.1496935829-1710497366.1431869215

SATU INDONESIA, SATU PANCASILA

UINSA Newsroom, Kamis (01/06/2017); Juni menjadi bulan yang istimewa bagi Bangsa Indonesia. Bulan yang digaungkan sebagai Bulannya Pancasila. Sebab, pada bulan inilah dasar Negara tersebut dirintis sebagai buah pikiran para pendiri bangsa, lantas disahkan sebagai dasar hukum utama Bangsa Indonesia selain UUD 1945. Lebih istimewa lagi, ketika pada tahun 2016, tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila sekaligus Hari Libur Nasional berdasarkan Keppres RI Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. Dalam Keppres tersebut, Presiden RI juga mengamanatkan bahwa Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan Masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni.

UIN Sunan Ampel Surabaya, dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2017 pun menggelar Upacara Bendera yang diselenggarakan di Halaman Gedung Twin Tower pada pukul 08.00 WIB. Dalam upacara yang mengusung tema ‘Saya lndonesia, Saya Pancasila’ tersebut, Dr. H. Imam Ghazali, MA., Dekan Fakultas Adab dan Humaniora bertindak sebagai Pembina Upacara. Dr. Ghazali yang membacakan sambutan Presiden RI Joko Widodo menyampaikan, bahwasannya Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila merupakan bentuk meneguhkan komitmen untuk lebih mendalami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pancasila, menurut Presiden, merupakan hasil dari satu kesatuan proses yang dari jiwa besar para founding fathers, para ulama, dan pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok Nusantara sehingga bisa membangun kesepakatan bangsa yang mempersatukan. Sebab, keberagaman merupakan kodrat Bangsa Indonesia. “Namun, kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mengalami tantangan. Kebinekaan kita sedang diuji. Saat ini ada pandangan dan tindakan yang mengancam kebinekaan dan keikaan kita. Saat ini ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi selain Pancasila. Masalah ini semakin mencemaskan tatkala diperparah oleh penyalahgunaan media sosial yang banyak menggaungkan hoax alias kabar bohong,” ujar Dr. Ghazali menegaskan.

Oleh karenanya, Presiden mengajak peran aktif para ulama, ustadz, pendeta, pastor, bhiksu, pedanda, tokoh masyarakat, pendidik, pelaku seni dan budaya, pelaku media, jajaran birokrasi, TNI dan Polri serta seluruh komponen masyarakat untuk menjaga Pancasila. Pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus terus ditingkatkan. Ceramah keagamaan, materi pendidikan, fokus pemberitaan dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Komitmen pemerintah untuk penguatan Pancasila, tegas Presiden, sudah jelas dan sangat kuat. Berbagai upaya terus dilakukan. Seperti halnya, telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan ldeologi Pancasila guna memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang terintegrasi dengan program-program pembangunan. Pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan berbagai program lainnya, menjadi bagian integral dari pengamalan nilai-nilai Pancasila. “Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus bahu membahu menggapai cita-cita bangsa sesuai dengan Pancasila. Tidak ada pilihan lain kecuali seluruh anak bangsa harus menyatukan hati, pikiran dan tenaga untuk persatuan dan persaudaraan. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus kembali ke jati diri sebagai bangsa yang santun, berjiwa gotong royong dan toleran. Dan tidak ada pilihan lain kecuali kita harus menjadikan lndonesia bangsa yang adil, makmur dan bermartabat di mata internasional,” imbuh Dr. Ghazali.

Diakhir sambutan tertulisnya, Presiden mengingatkan agar waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila. Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan yang AntiPancasila, Anti-UUD 1945, Anti-NKRl, Anti-Bhrnneka Tunggal/ka. “Sekali lagi, jaga perdamaian, jaga persatuan, dan jagapers audaraan di antara kita. Mari kita saling bersikap santun, saling menghormati, saling toleran, dan saling membantu untuk kepentingan bangsa. Mari kita saling bahu-membahu, bergotong royong demi kemajuan lndonesia,” pungkas Dr. Ghazali. (Nur/Humas)

http://www.uinsby.ac.id/news/id/12683/satu-indonesia-satu-pancasila

Pemerintah Optimistis Dapat Dana untuk Selenggarakan Asian Games 2018

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Perhelatan Asian Games 2018 direncanakan menelan anggaran sebesar Rp 4,5 triliun hingga Rp 5 triliun. Pemerintah optimistis mampu mendapatkan anggaran sebesar itu.

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menjelaskan, skema penganggaran perhelatan olahraga terbesar se-Asia itu terdiri dari dua sumber, yakni dari APBN dan dukungan sponsor.

Tahun 2017, pemerintah telah mencairkan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun untuk tahap persiapan.

“Sementara untuk APBN 2018, anggaran yang dipersiapkan mencapai Rp 1,7 triliun-Rp 1,8 triliun,” ujar Imam di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Sisa anggaran akan diupayakan didapat dari sponsorship serta penjualan merchandise dan penjualan tiket. Imam yakin, tak akan kekurangan dana untuk Asian Games.

“Dengan (dana) sponsor, pasti bisa tercukupi,” ujar Imam.

Meski tidak menjelaskan pihak mana saja yang sudah bersedia untuk jadi sponsor, Imam yakin penyelenggara tidak akan kesulitan dalam hal mencari dana.

Sebab, selain swasta luar negeri, sejumlah BUMN menyatakan ketertarikan untuk turut berkontribusi dalam Asian Games 2018 mendatang.

“Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, ada BUMN yang menginginkan jadi sponsor. Kami tidak khawtair lah soal itu,” ujar Imam.

(Baca juga: Jokowi Ingatkan Anggaran Asian Games Jangan Dilebih-lebihkan)

Dalam waktu dekat, Inasgoc sebagai penyelenggara beserta Kemenpora juga akan membentuk Badan Layanan Umum (BLU). BLU ini difungsikan sebagai lembaga penampung dana sponsor sehingga pengelolaannya efektif serta akuntabel

 

http://nasional.kompas.com/read/2017/06/07/23083291/pemerintah.optimistis.dapat.dana.untuk.selenggarakan.asian.games.2018

PNM Gandeng BNI Kelola Gaji Ribuan Karyawan

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM menggandeng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ( BNI) untuk menjadi bank umum yang mengelola keuangan para karyawannya, termasuk dalam mengelola pembayaran dan pengelolaan gaji sekitar 5.000 karyawan serta belasan ribu karyawan perusahaan anak PNM.

BNI juga menyiapkan berbagai produk pinjaman konsumer yang cocok untuk para karyawan PNM, mulai dari kredit kepemilikan rumah, kredit multiguna, kredit tanpa agunan hingga kartu kredit.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BNI dengan PNM ini dilaksanakan di Jakarta, Selasa (6 Juni 2017). Hadir pada kesempatan tersebut Direktur Utama PNM Parman Nataatmadja, Direktur Perencanaan dan Operasional BNI Bob Tyasika Ananta, serta Direktur Bisnis 2 BNI Life Intan Abdams Katoppo.

Bob Tyasika Ananta mengungkapkan, ruang lingkup yang tercakup dalam perjanjian kerja sama ini adalah penyediaan layanan pembayaran Gaji (Payroll) dan penyaluran penghasilan karyawan PNM, penyaluran fasilitas kredit konsumer kepada Karyawan PNM, serta penerbitan dan pengelolaan rekening BNI Taplus kepada Karyawan PNM.

Kerja sama ini merupakan salah satu bentuk nyata sinergi antar BUMN yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Melalui kerja sama ini, kedua BUMN tersebut dapat mengembangkan kinerjanya, antara lain melalui peningkatan kinerja sumber daya manusia PNM dan pengembangan basis nasabah bagi BNI.

Sebelumnya, BNI dan PNM telah bekerjasama secara erat dalam menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan demikian, kerja sama yang dilaksanakan hari ini, merupakan penguatan kerja sama yang telah dijalin sejak lama antara kedua BUMN.

Dukungan BNI terhadap PNM juga diberikan melalui perusahaan-perusahaan anak. Seperti penyediaan asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan oleh BNI Life.
BNI juga menyiapkan layanan pinjaman khusus bagi pegawai PNM yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan, antara lain BNI Griya untuk membiayai perumahan atau tempat tinggal.

Produk lainnya adalah BNI Multiguna yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan karyawan PNM.

Kartu Multifungsi PNM

Kerja sama BNI dengan PNM juga dikembangkan untuk mengarah pada digitalisasi transaksi keuangan di lingkungan PNM.

Salah satunya adalah dengan menerbitkan Kartu Multifungsi yang dapat memberikan banyak manfaat, yaitu menjadi electronic money yang di BNI disebut sebagai produk BNI TapCash, kartu yang sama juga berfungsi sebagai kartu identitas karyawan.

Sebagai Uang Elektronik, kartu ID Karyawan tersebut dapat digunakan untuk transaksi kartu belanja, pembayaran tol, dan kartu parkir, selain itu juga dapat ditambahkan fungsi non financial seperti Absensi, Kartu Kesehatan, dan Kartu Akses.

Sekadar informasi, penerbitan kartu multifungsi ini sejalan dengan arahan dari Kementerian BUMN perihal implementasi penerbitan ID Card BUMN. Penggunaan Kartu ID Card – TapCash ini diharapkan mampu membantu karyawan PNM untuk bertransaksi dengan lebih mudah tanpa membawa uang tunai.

BNI sebagai partner keuangan dengan total financial solution, melihat nasabah bukan hanya dari kebutuhan keuangan saat ini saja melainkan dengan strategis melihat kebutuhan kedepan, sehingga BNI dapat memberikan solusi yang terintegrasi kepada seluruh kegiatan operasional PNM baik pengelolaan keuangan perusahaan maupun transaksi yang dilakukan karyawan.

 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/06/06/140000326/pnm.gandeng.bni.kelola.gaji.ribuan.karyawan

Tes Pimpinan OJK, Nurhaida Janjikan Pasar Modal yang Lebih Membumi

epala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Nurhaida di Gedung DPR (Kompas.com/YOGA SUKMANA)

JAKARTA, KOMPAS.com – Calon Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2017-2022, Nurhaida menilai pemahaman masyakarat Indonesia terhadap pasar modal masih sangat minim.

Pernyataan itu ia sampaikan saat uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi XI DPR. Strategi untuk membuat pasar modal lebih membumi pun disampaikan Nurhaida yang merupakan petahana Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.

“Ke depan kami akan lakukan sosialisasi lebih masif kemudian disertai dengan pembukaan rekening efek yang cepat dan mudah,” ujarnya di Ruang Rapat Komisi XI, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Menurut Nurhaida, peran masyarakat Indonesia untuk menjadi investor dan masuk ke pasar modal sangat penting.

Hal itu dinilai akan semakin memperkuat pasar modal. Selama ini tutur ia, pasar modal sudah melakukan sosialiasi dan edukasi di 12 kota di Indonesia. Peserta yang terlibat di dalan sosialiasi itu mencapai 5.324 orang.

Bila terpilih lagi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal periode 2017-2022, Nurhaida berjanji akan melanjutkan sosialisasi itu. Bahkan skalanya akan lebih besar dari sosialisasi yang sudah dilakukan.

Selain itu, ia juga mengungkapkan akan menjalin kerja sama dengan lembaga di dalam dan luar negeri. Tujuannya agar pasar modal bisa lebih membumi.

Nurhaida juga memaparkan pilar-pilar pengembangan pasar modal. Misalnya dengan terus mendorong jumlah emiten dan investor, juga produk pasar modal syariah.

Dalam 5 tahun terakhir, indeks saham gabungan naik 33 persen ke posisi 5.738,16, market kapitalisasi mencapai Rp 6.250 triliun, naik 51 persen.

Sementara itu, nilai emisi mencapai Rp 195 triliun, naik 100 persen, reksa dana mencapai Rp 372 triliun atau naik 98 persen.

Adapun jumlah investor mencapai 579.240 investor, naik 102 persen, sedangkan investor reksa dana mencapai 560.724 investor

Yoga Sukmana
Kompas.com – 06/06/2017, 21:03 WIB

Pemerintah Daerah Diminta Jaga Pasokan dan Stabilitas Harga Pangan

Pemerintah Daerah Diminta Jaga Pasokan dan Stabilitas Harga Pangan
Moh. Nadlir
Kompas.com – 07/06/2017, 21:31 WIB
Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita Saat Mengunjungi Salah Satu Stand Yang Ikut Meramaikan Pasar Murah Ramadhan Berbagi di Kemendag RI, Jakarta, Rabu (7/6/2017).(KOMPAS.com/ MOH NADLIR)

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita meminta pemerintah daerah turut serta menjaga stok dan stabiitas harga pangan di daerah masing-masing.

“Kita harap rekan-rekan kepala daerah turun dan awasi stok dan kondisi harga yang ada di pasar tradisional, maupun pasar retail modern,” kata Enggar di Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Enggar berujar, stabilitas harga bahan pokok di retail modern lebih mudah dikontrol. Sebab, sudah ada kesepakatan antara pemerintah dengan para pengusaha.

“Retail modern adalah market leader. Mereka menjual harga bahan pokok dengan harga yang sudah ditetapkan dan disepakati,” kata dia.

Enggar juga mengungkapkan, Kemendag telah memberikan mandat kepada jajarannya sebagai koordinator wilayah yang ditunjuk di daerah guna melakukan pengawasan pasar.

“Seperti ilmu di partai, kita lakukan pola seperti itu, pakai Korwil, berjenjang,” kata politisi Partai NasDem itu.

Nantinya kata Enggar, Korwil berkoordinasi secara langsung dengan dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) di masing-masing daerah untuk menjaga stok dan stabilitas harga pangan.

“Korwil bertanggungjawab di provinsi. Kalau ada kenaikan harga, dia berhubungan langsung dengan disperindagnya untuk melaporkan, kita langsung ambil tindakan, itu daily,” kata dia.

Bahkan Enggar mengancam akan memberikan sanksi kepada Korwil dan Disperindag yang tidak bisa mengontrol harga bahan pangan sesuai dengan daya beli masyarakat.

“Kalau ada daerah bergejolak harga pangannya maka salah satu yang dihukum adalah Korwilnya. Karena kami anggap tak tanggung jawab atas gejolak yang ada,” kata dia.

PenulisMoh. Nadlir
EditorMuhammad Fajar Marta

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/06/07/213134326/pemerintah.daerah.diminta.jaga.pasokan.dan.stabilitas.harga.pangan

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/06/07/213134326/pemerintah.daerah.diminta.jaga.pasokan.dan.stabilitas.harga.pangan