Pancasila, Ruang Kosong, dan Kealpaan Negara

Jakarta – Apa yang tersisa, yang masih dapat kita renungkan dari momen 1 Juni kemarin, yang dirayakan dengan gegap gempita di sosmed dengan aneka hashtag sebagai Hari Lahir Pancasila? Tentunya banyak hal, banyak aspek yang dapat kita renungkan.

Bagi saya jawaban atas penyataan tersebut adalah “krisis identitas”. Anak bangsa yang seharusnya menjadi penerus dan generasi harapan ke depan, mengalami kegamangan eksistensial. Ada ruang kosong dalam pikiran dan hati mereka, dan banyak pertanyaan yang hadir. Siapa saya? Untuk apa saya ada? Dan, bagaimana saya hidup berbangsa.

Negara alpa untuk mengisi ruang kosong mereka. Negara tidak mengambil bagian untuk mengisi kekosongan itu. Harusnya negara hadir di sana, dan tentunya dengan nilai-nilai kebangsaan, yakni nilai-nilai Pancasila. Jiwa haus anak bangsa memaksa mereka harus menemukan sendiri jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Pada akhirnya pencarian mereka diisi dengan nilai primordial. Nilai-nilai tersebut mengkristal dan menjadi keyakinan kebenaran yang dibawa ke ruang-ruang publik, yang tentunya akan terjadi benturan-benturan keyakinan. Semua merasa benar; di sini sekat-sekat kesatuan dibongkar, tentunya hal ini merapuhkan persatuan.

Benturan tersebut semakin tajam ketika keberadaan anak bangsa dikungkung oleh dominasi yang canggih di babak era teknologi informasi; internet dengan sosial medianya seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Semua itu telah mencungkil mereka keluar dari konteks komunitas kebangsaannya.

Mereka dilemparkan ke mana-mana dan di mana-mana oleh opini-opini. Mereka tak sadar siapa sebenarnya konteks komunitas pembuatnya dan tujuan pembuatnya. Mereka seakan mendengar dan memahami, tapi apa yang didengar dan dipahami semakin mengaburkan eksistensi mereka.

Bahkan yang ironis, sebagian dari mereka dipermainkan oleh opini-opini dan terus berpindah dari satu opini ke opini yang lain. Menjadi generasi nomaden, yang tak tahu siapa diri mereka. Hal ini persis seperti pemikiran Heidegger sebagaimana digambarkan F. Budi Hardiman.

Di sisi lain, pemerintah terlalu sibuk dengan pembangunan infrastruktur. Bumi Indonesia diisi dengan beton-beton pencakar langit. Jalan-jalan yang lapang. Jembatan-jembatan nan kokoh. Waduk-waduk yang sangat besar. Dan, transportasi di dalam tanah.

Pertumbuhan ekonomi dipastikan meningkat, tingkat kemiskinan pun akan semakin kecil. Tapi, kesenjangan bisa saja semakin besar. Aktivitas pemerintah ini memang penting. Tapi, kehadirannya tampak tidak diikuti dengan pembangunan nilai dan karakter.

Akhirnya diri anak bangsa menjadi tandus, dan kegamangan eksistensial pun hadir. Mereka berada dalam dunia mimpi fatamorgana.

Wajah Orde Baru, yang dihias dengan Pancasila, harus kita akui terbukti mampu membenamkan nilai bagi anak bangsa ini. Walaupun cara memberhalakannya salah arah. Kebencian atas kesalahan tersebut, jangan disikapi dengan penolakan terhadap Pancasila.

Dosa Orde Baru tentunya bukan salah Pancasila. BP7 yang dihasilkan melalu Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 menjadi tukang besi yang memukul dan menempa cara berpikir tunggal ala mereka. Cara tersebut tentunya harus dikoreksi, cara yang lebih humanis dan emansipatif layak dipikirkan.

Apa kita tidak merasa ironis dan miris ketika siswa-siswi sudah lupa sila-sila Pancasila? Mereka hanya mampu menghapal sila pertama. Itu, baru menghafal bagaimana dengan memahaminya?

Kesadaran pun akhirnya hadir menjelang hari lahirnya Pancasila yang ke-72. Pemerintah telah menandatangani Perpres 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Secara normatif dalam Perpres badan tersebut, tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Langkah Pemerintah ini memang patut diapresiasi. Tapi, apakah badan tersebut dapat mengisi ruang kosong dalam jiwa anak bangsa Indonesia? Masih banyak pekerjaan rumah.

Kita tinggal menunggu langkah-langkah nyata badan tersebut. Menelisik tantangan faktual hari ini, momen hari lahirnya Pancasila harus dapat diterjemahkan oleh lembaga tersebut sebagai kemampuan melahirkan “kembali” Pancasila. Lembaga ini harus mampu menanam nilai-nilai Pancasila dalam bumi persada Indonesia.

M Ilham Hermawan Wakil Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila

(mmu/mmu)

Suomber : https://news.detik.com/kolom/d-3521516/pancasila-ruang-kosong-dan-kealpaan-negara?_ga=2.115423558.197352117.1496935829-1710497366.1431869215

SATU INDONESIA, SATU PANCASILA

UINSA Newsroom, Kamis (01/06/2017); Juni menjadi bulan yang istimewa bagi Bangsa Indonesia. Bulan yang digaungkan sebagai Bulannya Pancasila. Sebab, pada bulan inilah dasar Negara tersebut dirintis sebagai buah pikiran para pendiri bangsa, lantas disahkan sebagai dasar hukum utama Bangsa Indonesia selain UUD 1945. Lebih istimewa lagi, ketika pada tahun 2016, tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila sekaligus Hari Libur Nasional berdasarkan Keppres RI Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. Dalam Keppres tersebut, Presiden RI juga mengamanatkan bahwa Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan Masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni.

UIN Sunan Ampel Surabaya, dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2017 pun menggelar Upacara Bendera yang diselenggarakan di Halaman Gedung Twin Tower pada pukul 08.00 WIB. Dalam upacara yang mengusung tema ‘Saya lndonesia, Saya Pancasila’ tersebut, Dr. H. Imam Ghazali, MA., Dekan Fakultas Adab dan Humaniora bertindak sebagai Pembina Upacara. Dr. Ghazali yang membacakan sambutan Presiden RI Joko Widodo menyampaikan, bahwasannya Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila merupakan bentuk meneguhkan komitmen untuk lebih mendalami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pancasila, menurut Presiden, merupakan hasil dari satu kesatuan proses yang dari jiwa besar para founding fathers, para ulama, dan pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok Nusantara sehingga bisa membangun kesepakatan bangsa yang mempersatukan. Sebab, keberagaman merupakan kodrat Bangsa Indonesia. “Namun, kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mengalami tantangan. Kebinekaan kita sedang diuji. Saat ini ada pandangan dan tindakan yang mengancam kebinekaan dan keikaan kita. Saat ini ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi selain Pancasila. Masalah ini semakin mencemaskan tatkala diperparah oleh penyalahgunaan media sosial yang banyak menggaungkan hoax alias kabar bohong,” ujar Dr. Ghazali menegaskan.

Oleh karenanya, Presiden mengajak peran aktif para ulama, ustadz, pendeta, pastor, bhiksu, pedanda, tokoh masyarakat, pendidik, pelaku seni dan budaya, pelaku media, jajaran birokrasi, TNI dan Polri serta seluruh komponen masyarakat untuk menjaga Pancasila. Pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus terus ditingkatkan. Ceramah keagamaan, materi pendidikan, fokus pemberitaan dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Komitmen pemerintah untuk penguatan Pancasila, tegas Presiden, sudah jelas dan sangat kuat. Berbagai upaya terus dilakukan. Seperti halnya, telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan ldeologi Pancasila guna memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang terintegrasi dengan program-program pembangunan. Pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan berbagai program lainnya, menjadi bagian integral dari pengamalan nilai-nilai Pancasila. “Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus bahu membahu menggapai cita-cita bangsa sesuai dengan Pancasila. Tidak ada pilihan lain kecuali seluruh anak bangsa harus menyatukan hati, pikiran dan tenaga untuk persatuan dan persaudaraan. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus kembali ke jati diri sebagai bangsa yang santun, berjiwa gotong royong dan toleran. Dan tidak ada pilihan lain kecuali kita harus menjadikan lndonesia bangsa yang adil, makmur dan bermartabat di mata internasional,” imbuh Dr. Ghazali.

Diakhir sambutan tertulisnya, Presiden mengingatkan agar waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila. Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan yang AntiPancasila, Anti-UUD 1945, Anti-NKRl, Anti-Bhrnneka Tunggal/ka. “Sekali lagi, jaga perdamaian, jaga persatuan, dan jagapers audaraan di antara kita. Mari kita saling bersikap santun, saling menghormati, saling toleran, dan saling membantu untuk kepentingan bangsa. Mari kita saling bahu-membahu, bergotong royong demi kemajuan lndonesia,” pungkas Dr. Ghazali. (Nur/Humas)

http://www.uinsby.ac.id/news/id/12683/satu-indonesia-satu-pancasila